TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan tokoh menyampaikan pernyataan sikap untuk menolak hasil Pemilu 2024 yang penuh dengan kecurangan. Dalam deklarasi kelompok yang menamakan diri Gerakan Pemilu Bersih itu, setidaknya ada tujuh poin dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang harus diusut sebelum hasil Pemilu disahkan.

"Kami sebagai warga negara yang peduli Pilpres bersih berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan menyatakan Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif,” kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin yang memimpin deklarasi tersebut di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu, 21 Februari 2024.

Dalam deklarasi tersebut, mereka menuding Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersama beberapa menterinya telah melakukan berbagai pelanggaran untuk memenangkan pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, Gibran adalah putra sulung Jokowi yang baru bisa maju di Pilpres 2024 melalui perubahan peraturan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Gerakan Pemilu Bersih pun mengklaim telah mencermati dugaan kecurangan Pemilu 2024 sejak dari masa pencalonan para calon presiden dan wakil presiden, proses pencoblosan, hingga perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikut tujuh poin dugaan kecurangan yang mereka tuntut pengusutannya:

1. Adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih (seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU) yang tidak diselesaikan dengan baik.

2. Terjadinya berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap rakyat, pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung paslon 02.

3. Pemberian bantuan sosial menjelang hari pencoblosan baik dalam bentuk uang tunai maupun beras kepada masyarakat bawah yang sesungguhnya harus bersifat impersonal, dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi dan beberapa menteri untuk mengarahkan pemilu kepada paslon 02 adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) yang nyata.

4. Keberpihakan nyata Presiden dan jajarannya guna mendukung partai dan/atau paslon 02.

5. Pencoblosan dini untuk paslon 02 di beberapa tempat, di dalam maupun di luar negeri (diberitakan luas di media massa).

6. Penggelembungan perolehan suara untuk kemenangan paslon 02, sehingga perolehan suaranya melebihi jumlah pemilih di banyak TPS akibat kesalahan pemindahan data yang diakui sendiri oleh KPU terjadi di sekitar 3000 TPS.

7. Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di Luar Negeri, dan dirancang (by design) menguntungkan Paslon 02.

Mempertimbangkan adanya indikasi kecurangan tersebut, Gerakan Pemilu Bersih menyatakan penolakan mereka terhadap hasil pemungutan suara Pilpres 2024 yang sedang berlangsung. “Pelaksanaan Pilpres 2024 telah menyimpang dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan,” kata mereka.

Adapun pernyataan sikap itu mengatasnamakan 135 tokoh. Selain Din Syamsuddin, terdapat juga nama-nama seperti mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, mantan Menteri Agama Fachrur Razi, bekas Rektor UGM Sofian Effendi, hingga eks Ketua KPK Abraham Samad.

Diketahui, hingga Rabu, 21 Februari 2024, hasil hitung resmi sementara di KPU menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo-Gibran. Mereka mendapatkan 58,81 persen suara dari 74,21 persen data yang sudah masuk.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mendapat 24,14 persen suara. Adapun pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, berada di posisi terakhir dengan 17,05 persen suara.

Pilihan Editor: Ganjar Dorong DPR Gunakan Hak Angket Selidiki Pemilu, Jokowi: Enggak Apa-apa