TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak pemerintah mengulang kembali pelaksanaan Pemilu 2024.

Forum yang terdiri dari 52 kampus di DIY itu menilai pelaksanaan Pemilu 14 Februari lalu telah direkayasa untuk memenangkan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden tertentu.

Forum BEM se-DIY itu beranggotakan mahasiswa berbagai kampus seperti Universitas Sarjana Taman Wiyata (UST), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Alma Ata, Universitas Janabadra, Universitas
Mercubuana, UPN Veteran Yogyakarta, juga Universitas Widya Mataram.

"Pemilu 2024 harus diulang karena penguasa dan para elite politik telah menggunakan segala cara, termasuk politik uang, intimidasi, dan propaganda untuk mengamankan posisi mereka dengan menghancurkan esensi demokrasi sejati," kata Koordinator Forum BEM se-DIY Gunawan Haramain saat pernyataan sikap bertajuk 'Membongkar Rekayasa Pilpres 2024'
di Yogyakarta, Rabu, 21 Februari 2024.

Gunawan menuturkan pesta demokrasi Pemilu 2024 yang seharusnya menjadi perayaan kebebasan dan kedaulatan rakyat, malah menjadi ajang kecurangan yang memalukan. "Kami melakukan tinjau fakta di lapangan dan analisa secara mendalam, betapa banyak permasalahan dan pelanggaran yang terjadi," kata dia.

Gunawan membeberkan sejumlah kejanggalan yang ditemukan oleh pihaknya pada aplikasi Sirekap dan pemilu2024.kpu.go.id. Hal itu juga sudah dikonfirmasi oleh pihak KPU, di mana pada 20 Februari 2024, KPU mengakui ada 1.223 TPS salah input rekapitulasi Pilpres 2024 di Sirekap.

"Padahal temuan kami pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 ada kesalahan Input data di 2.447 TPS saat melakukan rekapitulasi Pilpres 2024 di Sirekap KPU. Anomali data ini masih berpotensi bertambah karena proses scraping masih terus berjalan," kata Gunawan.

Tim Forum BEM DIY, kata Gunawan, juga menemukan kejanggalan di mana berdasarkan data scraping di Sirekap KPU data Pilpres yang diinput tidak bisa direvisi atau sekali input langsung dianggap final. "Tapi untuk input data DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD bisa direvisi. Kenapa ini berbeda?" ujarnya.

Pihaknya juga menemukan bahwa kejanggalan data digital ini, kata Gunawan, bukan disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh manusia (human error ) atau kesalahan sistem, tetapi bersifat algoritmik.

Dengan demikian, menurut Gunawan, patut diduga sistem KPU sudah direkayasa sejak awal untuk memenangkan calon tertentu. "Patut diduga, sistem ini sengaja dibuka back door-nya atau disiapkan pintu belakang untuk dibobol oleh pihak tertentu untuk mengubah hasil pemilu/pilpres. Jika benar demikian, maka timbul pertanyaan besar untuk KPU. Siapa yang merancang dan mengendalikan semua ini?" katanya.

Ketua II Forum BEM se DIY Ahmad Makarim Pramudita menambahkan
selain menuntut pembatalan hasil Pilpres dan Pileg 2024, pihaknya mendesak dilakukan pemecatan dan penggantian seluruh komisioner KPU karena terbukti gagal melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil.

"Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, maka kami siap menggelar aksi-aksi jalanan," kata Ahmad.

Pilihan Editor: Seratusan Tokoh Tolak Penyelesaian Sengketa Pilpres 2024 Melalui MK