TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan hak angket pemilu 2024 yang bergulir belakangan ini merupakan hak politikus di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun dia mengatakan Golkar akan menentangnya.

Airlangga menyampaikan ini saat ditemui usai menghadiri pelantikan Hadi Tjahjono sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024.

“Partai Golkar dan partai koalisinya itu pasti akan menolak,” kata Airlangga. “Koalisi presiden sampai saat ini dengan Mas AHY masuk, jadi ini yang di luar pemerintah semakin sedikit.”

AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, menegaskan bahwa pihaknya saat ini merupakan bagian dari pemerintah. Dia mengatakan Demokrat akan disiplin dengan kebijakannya.

Menanggapi soal hak angket yang bergulir, Agus mengatakan dia menghargai ekspresi berbagai kalangan. Namun AHY menilai tidak perlu ada prasangka kecurangan dan meminta semua pihak untuk melangkah.

“Kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kami semua sampai dgn tuntas, bisa mengejar semua target, termasuk target-target ATR/BPN,” kata AHY.

Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo sebelumnya mengusulkan partai pendukungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket. Ganjar menyebut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Februari 2024.

Bekas Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan usulannya ketika rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di gedung High End, Jakarta Pusat, pada Kamis kemarin, 15 Februari 2024. Ketika itu, Ganjar juga menunjukkan ribuan pesan yang masuk ke telepon selulernya berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi.

Anies Dukung Hak Angket

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan tiga partai pengusungnya dari Koalisi Perubahan siap menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tiga partai tersebut adalah NasDem, PKB, dan PKS.

Hal itu menanggapi usul yang disampaikan calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, untuk menggunakan hak angket di DPR. Menurut Anies, inisiatif yang diusulkan Ganjar demi mengusut kecurangan Pemilu merupakan hal baik.

Anies pun yakin koalisinya bakal mendukung PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR untuk menelusuri dugaan kecurangan melalui jalur legislatif. Anies berujar proses hak angket di DPR bisa dilakukan dengan adanya inisiatif tersebut. Dia menyatakan pihak Koalisi Perubahan memiliki bukti-bukti yang siap disampaikan untuk mendukung proses itu.

"Ketika inisiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini (Nasdem, PKB, dan PKS) siap ikut dan PDIP sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini, saya yakin tiga-tiganya akan dukung," kata Anies di Sekretariat Tim Hukum Amin, Jakarta Selatan pada Selasa, 20 Februari 2024.

Hingga Rabu, 73,64 persen data Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah tertampung masuk dan suara Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, semakin jauh meninggalkan dua pasangan calon lain.

Prabowo-Gibran tercatat mengumpulkan 59.422.574 suara atau 58,76 persen. Keduanya unggul dari Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar sebanyak 24.517.474 atau 24,24 persen. Sedangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 17.188.240 suara atau 17 persen.

Pilihan Editor: Ganjar Dorong Hak Angket DPR Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Praktiknya di Pemerintahan Sebelumnya