Langkah Megawati Anak Sukarno Jadi Wakil Presiden, Samakah Caranya dengan Gibran Anak Jokowi?

Senin, 19 Februari 2024 17:07 WIB

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam acara pelantikan dan penyerahan kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa, 2 April 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berpeluang menjadi “the next” atau sosok berikutnya anak presiden Indonesia yang jadi wakil presiden atau wapres RI. Bisa jadi Gibran mengikuti jejak Megawati Soekarnoputri, putri Presiden Pertama RI Sukarno.

Megawati adalah Wapres RI ke-8, sebelum akhirnya jadi Presiden RI ke-5 menggantikan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu terpilih wakil presiden pendamping Presiden Ke-4 RI Gus Dur dalam Pilpres 1999.

Lantas seperti apa perjalanan Megawati menjadi wapres tersebut?

Megawati, atau akrab disapa Mega, pertama kali terjun ke dunia politik pada 1986 saat berusia 39 tahun. Kala itu, dia menjabat sebagai wakil ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Cabang Jakarta Pusat. Karier politiknya terbilang cukup mulus. Mega hanya butuh waktu setahun untuk jadi anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah.

Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya pada 1993, Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI. Dia menjadi perempuan pertama yang menduduki pucuk kepemimpinan partai era Orde Baru. Pengukuhannya pun terjadi dengan suara bulat diiringi tepukan riuh dari para pendukung.

Advertising
Advertising

Namun, pemerintah Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto saat itu tidak puas dengan terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Dia pun diturunkan dalam Kongres PDI di Medan pada 1996. Kongres tersebut kemudian memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI atas peran Presiden Soeharto.

Namun, Megawati saat itu tetap mempertahankan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Hal itu berakibat kubu Soerjadi mengerahkan massa untuk merebut paksa kantor tersebut pada Sabtu, 27 Juli 1996. Peristiwa itu berujung kerusuhan massa di Jakarta. Peristiwa berdarah itu disebut Kudatuli atau kerusuhan dua puluh tujuh Juli.

Menurut catatan Komnas HAM, lima orang meninggal, 149 orang luka-luka, 136 orang ditahan, dan 23 orang dihilangkan secara paksa dalam dan pasca- peristiwa. Akibat dari peristiwa itu, PDI pun terbelah menjadi pro-Megawati dan pro-Soerjadi. Pada Pemilu 1999, PDI kubu Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan.

Perjalanan Megawati jadi Wapres ke-8 RI

Megawati menjadi wakil presiden dalam Pilpres 1999. Pemilihan untuk masa bakti 1999-2024 ini dilaksanakan dalam agenda Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 pasca Pemilu Legislatif 1999. Pemilihan ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada 20 Oktober 1999 untuk memilih presiden dan 21 Oktober 1999 untuk memilih wapres.

Pemilihan ini diwarnai dengan berbagai dinamika seperti Presiden petahana BJ Habibie dari Partai Golkar yang memilih tak maju kembali sebagai capres setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR pada 19 Oktober 1999. Kandidat dari Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri beberapa saat jelang pemungutan suara lantaran merasa ditipu oleh Amien Rais.

Sebagai penjelasan, pemungutan suara dalam Pilpres 1999 tak dilaksanakan secara langsung oleh rakyat tetapi diwakili oleh MPR. Total terdapat 700 anggota MPR yang berpartisipasi sebagai pemberi suara. Pilpres diikuti oleh Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Megawati. Gus Dur menang dengan suara 373 atau 53,28 persen. Sedangkan Megawati mendapatkan 313 suara 44,72 persen.

Karena kalah, Megawati maju sebagai calon wakil presiden atau cawapres keesokannya harinya melawan Hamzah Haz dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Megawati menang dengan perolehan suara sebanyak 396 atau 56,57 persen. Sedangkan Hamzah Haz mendapatkan suara 284 alias persentase 40,57 persen. Megawati kemudian dilantik menjadi pendamping Gus Dur.

Kemudian, pada 23 Juli 2001, Megawati dikukuhkan sebagai Presiden ke-5 RI menggantikan Gus Dur yang diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR. Hamzah Haz lalu ditunjuk sebagai wakil presiden. Megawati bukan hanya perempuan pertama yang menjadi pucuk pimpinan partai politik, tetapi juga perempuan pertama yang menjadi presiden maupun wakil presiden Indonesia.

Pada Pemilu 2004, Megawati mencalonkan diri sebagai capres bersama Hasyim Muzadi. Namun, dia gagal karena kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). Setelah purna karier di pemerintahan, Megawati sepenuhnya mengurus partai. Dia kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum PDIP pada periode 2005-2010 (Kongres II), 2010-2015 (Kongres III), 2015-2020 (Kongres IV), dan 2019-2024 (Kongres V).

HENDRIK KHOIRUL MUHID | RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Bisakah Gibran Ikuti Jejak Megawati, Anak Presiden Jadi Wakil Presiden?

Berita terkait

Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

56 menit lalu

Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

Pernyataan Prabowo bisa menjadi hambatan psikologi politik yang serius di kemudian hari, untuk menjalin hubungan dengan Megawati.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

2 jam lalu

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

Prabowo mengatakan dirinya hanya butuh 3-4 tahun untuk menyejahterakan Indonesia. Ini janji Prabowo-Gibran saat kampanye pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

2 jam lalu

Kata Pengamat soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

Pengamat Politik Ujang Komarudin tidak melihat pernyataan Prabowo terkait Bung Karno milik satu partai sebagai sindiran terhadap PDIP.

Baca Selengkapnya

Ketum Golkar soal Jatah Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Tunggu Tanggal Mainnya

2 jam lalu

Ketum Golkar soal Jatah Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Tunggu Tanggal Mainnya

Airlangga Hartarto meminta semua pihak menunggu proses pembentukkan kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

7 jam lalu

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

9 jam lalu

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Pengamat energi UGM sebut pemerintah tegas terhadap larangan ekspor mineral mentah lain tapi lembek terhadap Freeport.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

11 jam lalu

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

Prabowo menyebut Jokowi telah memberikan arahan kepada semua menterinya untuk memberikan data ke dirinya. Apa kata pakar?

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

11 jam lalu

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?

Baca Selengkapnya

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

11 jam lalu

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.

Baca Selengkapnya

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

11 jam lalu

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

Presiden Jokowi diharapkan serius membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya