FX Rudy Ungkap Penyebab Perolehan Kursi Legislatif PDIP Turun di Kota Solo

Sabtu, 17 Februari 2024 18:09 WIB

Kepsen:Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari PDIP dan mengembalikan KTA ke DPC Kota Solo, saat ditemui wartawan di Pucang Sawit, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 25 Oktober 2023.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Solo - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Solo FX Hadi Rudyatmo angkat bicara soal penghitungan suara legislatif calon legislatif (caleg) partai banteng yang turun pada Pemilu 2024.

Pria yang akrab disapa Rudy itu memperkirakan perolehan kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo dari pemilu kali ini sebanyak 25 kursi. Dia mengakui jumlah itu turun dari jumlah kursi PDIP hasil Pemilu 2019 yang sebanyak 30 kursi.

"(Tapi dari sisi jumlah?) Memang berkurang ya dari 30 berkurang 25. Tapi data masuk belum 100 persen. Itu wajar karena kader saya, caleg saya mengandalkan militansi dan itu perintah saya, tidak boleh money politics. Anak saya pun tidak boleh money politics, kalau money politics berarti tidak sesuai jargonmu 'Lahir untuk Melayani'," ucap Rudy saat ditemui awak media di kediamannya di Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 16 Februari 2024.

Disinggung tentang faktor yang menyebabkan berkurangnya jumlah perolehan kursi di DPRD Kota Solo bagi PDIP, Rudy mengatakan, hal itu tak lepas dari maraknya bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT) lain yang sudah ditransfer, dan money politics alias politik uang.

"Penyebab ya dengan adanya bansos, BLT yang lain sudah ditransfer, lantas money politics. Itu kan kenceng sekali. Saya ngomong, boleh percaya boleh nggak, anak-anak saya (kader dan caleg) sudah berjuang mati-matian kaya gini kalahnya juga dengan adanya bansos, dengan uang serangan fajar pada H-1, H-2, bahkan saat coblosan pun masih ada. Tapi ya bicara apapun itu tidak akan menggagalkan Pemilu," katanya.

Advertising
Advertising

Namun dia mengklaim, dari pihaknya dengan tegas melarang para kader dan calegnya untuk melakukan politik uang tersebut.

"Saya nggak kurang-kurang menggembleng kader saya dan saya melarang (kader dan caleg PDIP). Tidak! Pesan saya selalu ke kader atau caleg, 'Kalau kamu memang disukai rakyat ya kamu akan terpilih. Tapi kamu kalau door to door ya sampaikan apa yang akan kamu lakukan nanti jika terpilih sebagai wakil rakyat. Saya nggak kurang-kurang menggembleng kader dan caleg saya seperti itu," tuturnya.

Rudy juga sempat mengomentari pernyataan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud dan pendukungnya mempertanyakan soal hasil quick count atau hitung cepat dari berbagai lembaga survei yang memposisikan pasangan nomor urut tiga di posisi terbawah.

"Ya kembali lagi ke semua. Saya tidak akan komentari yang macam-macam. Untuk penghitungan sementara, quick count-nya seperti itu. Kita tunggu saja hasil keputusan KPU yang resmi," ujar Rudy.

Dia lantas menyebut dalam kompetisi pasti ada yang juara ada yang tidak. Menurutnya, jika sudah ada pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pemilu 2024, maka tentu saja semua harus dilaksanakan.

"Yang namanya kompetisi pasti ada yang juara ada yang tidak. Ya kalau nanti sudah ada pengumuman pemenangnya dari keputusan KPU, apapun yang harus dilakukan ya dilakukan sebagai rakyat Indonesia," kata dia.

SEPTHIA RYANTHIE

Pilihan Editor: Ganjar Singgung soal Anomali Hasil Quick Count Pemilu 2024, Ini Respons FX Rudy

Berita terkait

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

3 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

6 jam lalu

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

7 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

10 jam lalu

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

Ganjar Pranowo menyatakan pernyataan bakal menjadi oposisi Prabowo tidak mewakili PDIP yang menaungi dirinya.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

10 jam lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

21 jam lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

1 hari lalu

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

1 hari lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

1 hari lalu

Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

Hakim MK kembali menyinggung soal Sirekap yang digunakan dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya