PDIP Bersiap Menjadi Oposisi? Simak 3 Hal Ini

Reporter

Khumar Mahendra

Editor

Bram Setiawan

Jumat, 16 Februari 2024 15:37 WIB

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023. Hasto mengatakan PDIP akan mengumumkan Calon Wakil Presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Rabu, 18 Oktober 2023 pada pukul 10.00 WIB di DPP PDIP. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memutuskan beroposisi atau tidak bergabung dalam pemerintahan setelah Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, partainya akan menjadi oposisi terhadap pemerintah untuk menjalankan tugas check and balance.

Diketahui, PDIP dalam Pilpres 2024 mengusung calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md. bersama Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Hanura, dan Perindo. Namun, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam hasil hitung cepat posisinya paling rendah.

Tentang Oposisi PDIP

1. Check and balance

Advertising
Advertising

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya akan berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto melihat periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kekuasaan yang terpusat. Kekuasaan itu, kata Hasto, memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

2. Di Luar Pemerintahan

Hasto menyebut masyarakat saat ini sedang berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi. Kedua, pihak yang ingin berkuasa, karena ambisi yang juga diawali dengan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.

Kata Hasto, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berupaya lewat jalur partai. “Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” katanya.

3. Membentuk Tim Investigasi

Hasto Kristiyanto menyebut, Ganjar-Mahfud saat ini akan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan berbagai dugaan kecurangan Pilpres 2024, sembari menunggu penghitungan resmi dari KPU. "Maka, sikap kami, kami tunggu proses penghitungan berjenjang, karena ada proses satu bulan, artinya tim khusus itu punya kerja waktu satu bulan," kata Hasto.

Sebagai informasi, mengacu hasil quick count di kanal Pemilu Tempo per Jumat, 16 Februari 2024 pukul 14.00 WIB, Prabowo-Gibran memperoleh suara 59,15 persen secara nasional. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 24,79 suara. Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendapat 16,06 persen suara. Hasil quick count ini merupakan kerja sama Tempo dengan lembaga survei Kedai Kopi. Sampai Jumat, 16 Februari 2024, terhitung 99,3 persen data yang sudah masuk.

KHUMAR MAHENDRA | ADIL AL HASAN | ANDRY TRIYANTO TJITRA

Pilihan Editor: PDIP Siap Jadi Oposisi jika Prabowo Menang, PPP: Kami Tunggu Hitung Resmi KPU

Berita terkait

Kata Zulhas Soal Pernyataan Prabowo Minta Oposisi Jangan Ganggu: Dia Pejuang Sejati

2 jam lalu

Kata Zulhas Soal Pernyataan Prabowo Minta Oposisi Jangan Ganggu: Dia Pejuang Sejati

Ketum PAN Zulkifli Hasan menanggapi pernyataan Prabowo agar pihak oposisi tak mengganggu pemerintahan nantinya.

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat dan PDIP soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

3 jam lalu

Kata Pengamat dan PDIP soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

Prabowo menyindir bahwa selalu ada partai politik yang mengaku-ngaku memiliki Bung Karno. Apa kata PDIP dan pengamat?

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Ada Partai Mengaku Miliki Bung Karno, Sindir PDIP?

4 jam lalu

Prabowo Sebut Ada Partai Mengaku Miliki Bung Karno, Sindir PDIP?

Presiden terpilih Prabowo Subianto merasa dirinya bakal mendapat dukungan Presiden pertama RI, Soekarno atau Bung Karno, jika masih hidup. Prabowo mengklaim punya keyakinan itu karena sama-sama memperjuangkan hal yang sama dengan Soekarno.

Baca Selengkapnya

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

6 jam lalu

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

Prabowo mengatakan kerja sama adalah kunci kemajuan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sindir Ada Partai Ngaku-ngaku Memiliki Bung Karno, Begini Menurut Pengamat Politik

7 jam lalu

Prabowo Sindir Ada Partai Ngaku-ngaku Memiliki Bung Karno, Begini Menurut Pengamat Politik

Prabowo menyindir bahwa selalu ada partai politik yang mengaku-ngaku memiliki Bung Karno.

Baca Selengkapnya

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

9 jam lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Sebut Wacana Tambah Kementerian Bertentangan dengan Undang-Undang

9 jam lalu

Politikus PDIP Sebut Wacana Tambah Kementerian Bertentangan dengan Undang-Undang

Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana penambahan jumlah kementerian negara di kabinet Prabowo akan membebani keuangan negara.

Baca Selengkapnya

Ada Usulan Tambah 40 Kementerian, Indonesia Pernah Punya Kabinet 'Super Gemoy' 100 Menteri

10 jam lalu

Ada Usulan Tambah 40 Kementerian, Indonesia Pernah Punya Kabinet 'Super Gemoy' 100 Menteri

Di tengah usulan pada Prabowo-Gibran untuk menambah nomenklatur menjadi 40 kementerian, RI pernah punya kabinet 100 menteri.

Baca Selengkapnya

Prabowo: Kalau Tak Mau Diajak Kerja Sama, Ya Jangan Mengganggu

13 jam lalu

Prabowo: Kalau Tak Mau Diajak Kerja Sama, Ya Jangan Mengganggu

Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang tidak mau diajak bekerja sama dalam pemerintahannya nanti.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.

Baca Selengkapnya