TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menanggapi sikap Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran yang mengklarifikasi tudingan kecurangan dalam film Dirty Vote tak lama setelah film itu rilis. Menurut dia, sikap ini bertujuan mengamputasi efek negatif film dokumenter itu bagi mereka di Pilpres 2024.

"Tentu untuk meng-counter film Dirty Vote itu yang dinilai merugikan mereka," ujar Adi saat dihubungi melalui pesan tertulis, Senin, 12 Februari 2024. Dia menilai kubu Prabowo-Gibran merasa perlu membantah keseluruhan isi film.

Menurut dia, bantahan kubu nomor urut dua dimungkinkan karena sebelum dirilis, sudah tersebar potongan video, informasi, dan substansi film yang berpotensi merugikan mereka. "Wajar kalau kemudian langsung direspons sebagai upaya mengamputasi efek negatifnya," kata Adi.

Sebelumnya, Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran menuding film dokumenter eksplanatori Dirty Vote sebagai tindakan fitnah. Padahal, film tersebut belum dirilis di platform YouTube.

Dalam keterangan resmi Media Center TKN Prabowo-Gibran, Tempo menerima undangan jumpa pers pada pukul 10.51 WIB. Adapun film tersebut baru ditayangkan di Youtube Dirty Vote sekitar pukul 11.30 WIB. Durasi film itu sendiri mencapai 1 jam 57 menit. Sedangkan acara konferensi pers itu digelar pukul 13.30 di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jalan Sriwijaya 1, No. 16, Jakarta Selatan.

Film dokumenter eksplanatori bertajuk Dirty Vote yang disutradarai Dandhy Laksono membongkar dugaan upaya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengerahkan lembaga negara untuk membantu pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Film ini dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka memaparkan sejumlah data, bukti, dan mengurai pelanggaran hukum serta kecurangan Pemilu yang terjadi saat ini.

Bivitri Susanti mengatakan alasannya terlibat dalam film Dirty Vote. Bivitri menyebut ada banyak kecurangan dalam Pemilu 2024.

“Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja,” ujar Bivitri Susanti.

Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan adanya tekanan kepada kepala desa agar mendukung kandidat calon presiden dan calon wakil presiden tertentu pada Pilpres 2024. Zainal juga menyebut, desa menjadi wilayah pertarungan untuk memperebutkan suara.

Adapun Feri Amsari menilai film ini bertujuan mendidik publik. “Film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka,” kata Feri Amsari.

Pilihan Editor: Connie Bakrie Sebut Hasto Juga Dengar Info soal Prabowo Hanya Jabat 2 Tahun Jika Jadi Presiden

HAN REVANDA PUTRA