Bawaslu Kepri Buka Layanan Call Center Pengaduan Pelanggaran Pemilu

Reporter

Antara

Editor

Amirullah

Senin, 12 Februari 2024 15:45 WIB

Ilustrasi pemilu. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau membuka layanan call center pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di masa-masa tenang, menjelang penghitungan dan pemungutan suara pada 14 Februari.

"Silakan hubungi call center kami di nomor WhatsApp 0813-7151-7020, aktif 1x24 jam," kata Anggota Bawaslu Kepri, Maryamah di Tanjungpinang, Senin, 12 Februari 2024.

Maryamah mengajak masyarakat yang menemukan indikasi praktik politik uang atau pemberian dalam bentuk materi lainnya jelang Pemilu 2024 untuk berpartisipasi dengan melaporkan informasi tersebut ke call center atau kantor Bawaslu terdekat.

Ia turut mengingatkan bahwa politik uang tetap terjadi selagi ada pemberi dan penerima, karena keduanya saling berkontribusi satu sama lain. Kalau ada pemberi, namun tak ada penerima, maka politik uang tak akan terjadi atau begitu pula sebaliknya.

"Maka, harus punya kesadaran bersama untuk menghindari politik uang, karena sudah ada sanksi tegas menanti," ujar Maryamah.

Advertising
Advertising

Selain itu, Maryamah turut mengimbau para peserta pemilu untuk mematuhi aturan dan ketentuan pada masa tenang sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara, misalnya tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Dia menegaskan aktivitas kampanye di luar jadwal bisa didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu 2024.

Pihaknya juga menurunkan tim patroli siang dan malam guna mencegah terjadinya potensi pelanggaran pemilu selama masa tenang sejak tanggal 11 sampai 13 Februari 2024. "Tinggal nikmati saja masa-masa tenang, menjelang hari pemungutan suara" ucap Maryamah.

Dia menambahkan selain politik uang, masyarakat juga bisa melaporkan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu lainnya, seperti hoaks, ujaran kebencian dan isu sara, netralitas ASN, TNI dan Polri, serta kampanye hitam.

Sejauh ini, Bawaslu Kepri belum ada menerima laporan/pengaduan warga terkait indikasi pelanggaran pemilu.

Pilihan Editor: Pemilu 2024: Ini Lokasi Nyoblos Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud

Berita terkait

Respons Maruarar Sirait soal Tawaran Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

5 jam lalu

Respons Maruarar Sirait soal Tawaran Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Maruarar Sirait menyatakan mendukung Jokowi dan Prabowo bukan karena menteri, tapi percaya mereka orang yang baik dan benar.

Baca Selengkapnya

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

6 jam lalu

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

8 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

1 hari lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

2 hari lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

3 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

3 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

3 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya