KPU Bekasi Distribusikan Logistik Pemilu 2024 ke Wilayah Pesisir Gunakan Perahu Pasir

Reporter

Antara

Minggu, 11 Februari 2024 21:30 WIB

DIstribusi logistik Pemilu 2024 dari Dermaga Kantor Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tiba di wilayah Desa Pantai Bahagia menggunakan jalur sungai, Minggu 11 Februari 2024. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

TEMPO.CO, Bekasi - KPU Bekasi mendistribusikan logistik Pemilu 2024 dari gudang KPU di Bekasi, Jawa Barat menuju wilayah pesisir di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muaragembong menggunakan bantuan armada perahu pasir. Hal ini disebabkan kesulitan mengakses jalan darat oleh kendaraan roda empat.

Sekretaris Desa Pantai Bahagia Ahmad Qurtubi mengatakan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) di wilayah itu terpaksa melintasi Sungai Citarum menggunakan perahu pasir untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2024 dengan pengawalan ketat petugas TNI-Polri serta Panwascam Muaragembong.

"Pendistribusian logistik oleh PPK Muaragembong ke PPS Desa Pantai Bahagia dilakukan menggunakan perahu pengangkut material atau biasa kami sebut perahu pasir, langsung dari dermaga kantor Kecamatan Muaragembong karena akses jalan yang tidak bagus untuk dilalui kendaraan," katanya di Bekasi, Ahad 11 Februari 2024.

Dia mengatakan saat ini logistik pemilu terdiri atas 105 kotak suara beserta kelengkapan lain seperti, surat suara, bilik suara, formulir-formulir, tinta, serta daftar calon tetap telah tiba di kantor desa dalam keadaan baik.

Ratusan kotak suara tersebut terdiri atas lima jenis kotak yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten. Kotak suara tersebut akan disebarkan ke 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Pantai Bahagia.

Advertising
Advertising

"Untuk pendistribusian ke TPS-TPS sendiri rencananya akan dilakukan menggunakan dua metode. Pertama melalui jalur darat, kedua menggunakan perahu karena memang ada sejumlah TPS yang akses jalur daratnya tidak bagus," ucapnya.

Qurtubi mengaku ada 10 TPS di wilayah itu yang masuk kategori rawan bencana karena kerap dilanda banjir rob. Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak penyelenggara, 10 TPS itu kini telah digeser ke lokasi yang lebih aman.

"Hasil pemetaan ada 10 yang rawan terkena banjir rob. Tetapi sekarang sudah digeser dan insya Allah jauh lebih aman," katanya.

Pilihan Editor: Mimbar Bebas di Monumen Perjuangan, Mahasiswa Bandung Kritik Kepemimpinan Jokowi

Berita terkait

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

17 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Terima Dukungan Kaesang Maju Pilwalkot Bekasi, DPD PSI: Keputusan di Tangan Beliau

1 hari lalu

Terima Dukungan Kaesang Maju Pilwalkot Bekasi, DPD PSI: Keputusan di Tangan Beliau

PSI Kota Bekasi mengaku telah menerima dukungan agar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilwalkot Bekasi 2024

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pencurian Modus Pecah Kaca di Bekasi, Uang Biaya Rumah Sakit Rp 450 Juta Amblas

3 hari lalu

Pencurian Modus Pecah Kaca di Bekasi, Uang Biaya Rumah Sakit Rp 450 Juta Amblas

Pencurian modus pecah kaca mobil itu diduga terjadi saat korban dan ayahnya makan di Warung Gabus Pucung di Rawalumbu. Kota Bekasi.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

3 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya