TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan penurunan bendera partainya di Gunungkidul beberapa pekan lalu menjadi pelajaran untuk mengawal pemilihan umum atau Pemilu 2024. Dia menyebut partainya telah menyiapkan jutaan saksi saat pemungutan suara pada 14 Februari mendatang.

“Dengan kejadian di Gunungkidul jadi pelajaran. Kami benar-benar siapkan saksi, pelatihan 1,6 juta saksi,” kata Hasto kepada Tempo pada Rabu malam, 7 Februari 2024.

Sebelumnya, tiga ribu bendera PDIP di Gunungkidul diturunkan paksa menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selain itu, di Gunungkidul juga ada upaya pengerahan aparat yang membuat situasi seolah genting.

Hasto menyebut peristiwa yang melibatkan atribut kampanye partainya itu sudah mencederai martabat partai. “Ini martabat dan kehormatan partai. Bukan lagi soal menang-kalah,” kata Hasto.

Dalam pengawasan Pemilu 2024, Hasto menyebut partainya tidak melakukan sendiri, tetapi juga melibatkan masyarakat sipil. Hasto menyebut sejumlah platform pengawas Pemilu, seperti Kawal Pemilu dan Jaga Pemilu. “Kami menggaungkan netralitas KPU. Semakin banyak yang mengawasi lebih baik. Percaya pada kekuatan arus bawah,” kata dia.

Pada 1 Februari 2024 di Kantor DPP PDIP Hasto juga memutar sebuah rekaman percakapan yang berisi suara perempuan yang berisi tentang upaya penurunan bendera PDIP ketika kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Gunungkidul, Yogyakarta.

Dalam rekaman itu, sang perempuan menyampaikan kondisi Kabupaten Gunungkidul yang mencekam ketika Presiden Jokowi datang. Mobil tank dan mobil Brimob lalu-lalang.

"Seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh, yang saat itu dimarahi dua orang yang mengaku Paspampres untuk menurunkan bendera," ungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih dalam rekaman tersebut.

Endah menanyakan mengapa Jokowi sampai takut dengan bendera PDIP. Dia didatangi oleh dua Paspampres dan diminta untuk menurunkan bendera PDIP.

Menurut Endah, alasan Paspampres ialah ingin mengamankan Presiden Jokowi. "Presiden nanti mau jalan minimal jalan yang mau dikasih presiden untuk tidak dipasang bendera," kata dia.

Endah menyampaikan perjalanan Jokowi dari Yogyakarta sampai Gunungkidul sangat panjang. Di sisi lain, bendera PDIP yang sudah terpasang mencapai 3 ribu.

"Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah presiden silakan saudara turunkan dan saya akan menemui. Mereka menyampaikan kami tidak bisa menurunkan, bu, karena yang pasang bukan saya jadi ibu yang harus turunkan," kata dia.

Dalam rekaman itu, Endah menjawab kembali, "Saya jawab mohon maaf di dalam adabnya PDI Perjuangan bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk diturunkan. Dan seandainya diturunkan diam-diam, kami akan mencari orang itu dan kami akan menumpahkan darah di situ.”

Dia juga menanyakan apakah sedemikian takutnya Jokowi dengan bendera PDIP. Padahal, kata Endah, Jokowi menjadi presiden juga atas perjuangan PDIP yang benderanya berkibar di seluruh Indonesia.

Endah justru mempertanyakan bendera PSI yang diizinkan berkibar. "Kenapa bendera PSI bahkan sampai jam setengah 3 pagi ada. Kok, mereka tidak dilarang. Saya bilang begitu, kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang di lokasinya presiden tidak dilarang. Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang," ujar Endah.

Pilihan Editor: Demonstrasi Mahasiswa Tuntut Pemakzulan Presiden Jokowi

ADIL AL HASAN, FRANSISCA CHRITY ROSANA