TEMPO Interaktif, Jakarta: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum akan memberi status buron pada terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra, yang kembali mangkir dari panggilan jaksa hari ini.
Penasihat hukum Joko, Otto Cornelis Kaligis, mengatakan kliennya meminta penundaan eksekusi selama satu bulan karena ada keperluan bisnis di luar negeri.
Kejaksaan menyatakan akan mempelajari permintaan penundaan eksekusi itu. "Kami tidak serta merta percaya dengan permintaan itu," kata Kepala Kejaksaan Jakarta Selatan Setia Untung Arimuladi di kantornya, Senin (22/6). "Betul tidak dia sedang menyelesaikan bisnis?"
Setelah mempelajari permintaan Joko, lanjut Untung, kejaksaan akan mempertimbangkan untuk melakukan pemanggilan ketiga.
Bersama bekas Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, Joko dihukum Mahkamah Agung masing-masing dua tahun penjara. Syahril lantas dijebloskan jaksa ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada Selasa pekan lalu.
Joko, bos PT Era Giat Prima, diketahui terbang ke Port Moresby, sehari sebelum vonis Mahkamah Agung.
ANTON SEPTIAN
Berita terkait
Jokowi akan Tambah Masa Kerja Satgas BLBI yang Berakhir Desember 2023
27 April 2023
Untuk tahun 2023, Satgas BLBI akan fokus pada akselerasi dan sinergi penelusuran harta kekayaan debitur/obligor.
Baca SelengkapnyaKemenkeu: Aset yang Sudah Diselesaikan Satgas BLBI Rp 28,85 T
29 Oktober 2022
Kemenkeu telah menyelesaikan piutang eks obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga Rp28,85 triliun sampai 27 Oktober 2022.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Kantongi Daftar Aset BLBI di Luar Negeri, Ada Obligor yang Beralih Kewarganegaraan
14 Oktober 2022
Satgas BLBI tengah menelaah siapa saja obligor yang sudah beralih kewarganegaraan.
Baca SelengkapnyaSatgas BLBI Akui Kesulitan Lelang Aset Tommy Soeharto Senilai Rp 2,4 Triliun
14 Oktober 2022
Rionald mengatakan Satgas BLBI akan mengusahakan agar aset-aset itu dapat dimanfaatkan.
Baca SelengkapnyaJokowi Klaim Kondisi Antikorupsi Terus Membaik
16 Agustus 2022
Jokowi mengklaim telah memerintahkan Polri, Kejaksaan, dan KPK menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.
Baca SelengkapnyaBenny Mamoto Ketua Harian Kompolnas dan Pernyataan Kontroversial Soal Penembakan Brigadir J
9 Agustus 2022
Benny Mamoto Ketua Harian Kompolnas dan pendapatnya tentang kasus pemubunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo, Ini profilnya.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Lelang Ulang Aset Kaharudin Ongko
26 Juli 2022
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu melakukan lelang ulang tanah Kaharudin Ongko yang terdapat di Kabupaten Bandung
Baca SelengkapnyaAset Eks BLBI Senilai 19,16 T Dilelang, Berikut Cara Pembeliannya
22 April 2022
Purnama T Sianturi menjelaskan cara masyarakat membeli aset barang sitaan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Baca SelengkapnyaSita Dua Aset Anak Kaharudin Ongko, Ini Komentar Satgas BLBI
23 Maret 2022
Satgas BLBI mengatakan selaku Obligor Bank Arya Panduarta, Kaharudin Ongko juga masih memiliki kewajiban sebesar Rp359 miliar
Baca SelengkapnyaPihak Ketiga Kuasai Aset Negara secara Ilegal, Ini Strategi Kemenkeu
18 Maret 2022
Kemenkeu melakukan penguasaan fisik terhadap aset negara yang dikuasai oleh pihak ketiga tersebut
Baca Selengkapnya
