Hasto Ungkap 3 Ribu Bendera PDIP Diminta Diturunkan Jelang Jokowi Datang ke Gunungkidul

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Amirullah

Kamis, 1 Februari 2024 16:09 WIB

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat memberikan penjelasan tentang persiapan kampanye akbar Pasangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam keteranganya, Hasto menyinggung pertemuan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo karena gagalnya panen dalam program food estate Kemenhan itu lah yang membuat Presiden Jokowi makan bakso bersama. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan telah terjadi pemaksaan penurunan bendera partainya di Gunungkidul, Yogyakarta, menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Selasa, 30 Januari 2024. Hasto menyebut dari video yang sudah ramai di jagat maya, hal itu seharusnya bukan persoalan Ganjar-Mahfud atau PDIP, tetapi kedaulatan rakyat.

“Rakyatlah yang menentukan pemimpin nasional ke depan termasuk partai politik, bukan orang per orang, apalagi menggunakan kekuasaan. Mengerahkan segala potensi kekuasaan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Februari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Selain itu, Hasto menyebut di Gunungkidul terjadi pengerahan aparatur negara, bahkan menggunakan mobil-mobil yang menunjukkan negara sepertinya dalam keadaan genting.

"Rakyat sepertinya menjadi ancaman. Dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakuti rakyat. Bahkan mereka PDI Perjuangan, kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh undang-undang. Tetapi mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan. Sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan," kata Hasto.

Hasto Putarkan Kembali Rekaman di Gunungkidul

Advertising
Advertising

Di Kantor DPP PDIP, Hasto memutar sebuah rekaman percakapan yang berisi suara perempuan yang berisi tentang upaya penurunan bendera PDIP ketika kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Gunungkidul, Yogyakarta.

Dalam rekaman itu, perempuan tersebut menyampaikan kondisi Kabupaten Gunungkidul yang mencekam ketika Presiden Jokowi datang. Mobil tank dan mobil Brimob lalu-lalang.

"Seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh, yang saat itu dimarahi dua orang yang mengaku Paspamres, untuk menurunkan bendera," ungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih dalam rekaman tersebut.

Endah menanyakan mengapa Jokowi sampai takut dengan bendera PDIP. Dia didatangi oleh dua Paspampres dan diminta untuk menurunkan bendera PDIP. Menurut Endah, alasan Paspampres ialah ingin mengamankan Presiden Jokowi. "Presiden nanti mau jalan, minimal jalan yang mau dikasih presiden untuk tidak dipasang bendera," kata dia.

Endah menyampaikan perjalanan Jokowi dari Yogyakarta sampai Gunungkidul sangat panjang. Di sisi lain, bendera PDIP yang sudah terpasang mencapai 3 ribu.

Dia juga menanyakan apakah sedemikian takutnya Jokowi dengan bendera PDIP. Padahal, kata Endah, Jokowi menjadi presiden juga atas perjuangan PDIP yang benderanya berkibar di seluruh Indonesia.

Endah justru mempertanyakan bendera PSI yang diizinkan berkibar. "Kenapa bendera PSI bahkan sampai jam setengah 3 pagi ada. Kok, mereka tidak dilarang. Saya bilang begitu, kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang di lokasinya presiden tidak dilarang. Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang," tegas Endah.

Pilihan Editor: Analisis Drone Emprit di TikTok: Anies-Cak Imin Unggul Jumlah Post, Prabowo-Gibran di Engagement

Berita terkait

Jokowi Sebut Pansel KPK Rampung pada Juni, Ini Kriteria Anggotanya

3 menit lalu

Jokowi Sebut Pansel KPK Rampung pada Juni, Ini Kriteria Anggotanya

Presiden Jokowi mengatakan dia baru menyiapkan pansel KPK yang akan diumumkan pada Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Pria Nekat Terobos Sesi Wawancara Cegat Jokowi Diamankan Paspampres

38 menit lalu

Pria Nekat Terobos Sesi Wawancara Cegat Jokowi Diamankan Paspampres

Peristiwa itu terjadi saat Jokowi menyapa para jurnalis sebelum keterangan pers usai meninjau RSUD Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

56 menit lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

1 jam lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya

Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

2 jam lalu

Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

Airlangga targetkan 41 PSN selesai 2024. Pengadaan lahan masih jadi kendala

Baca Selengkapnya

Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

2 jam lalu

Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

Muncul wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo. Ini respons Jokowi dan asal mula munculnya wacana tersebut.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

3 jam lalu

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

Presiden Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

3 jam lalu

Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

Presiden Jokowi mengapus sistem kelas di BPJS Kesehatan, diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mulai berlaku Juni 2025.

Baca Selengkapnya

Momen KPU Tegur Kuasa Hukumnya karena Salah Baca Keterangan di Sidang MK Hari Ini

3 jam lalu

Momen KPU Tegur Kuasa Hukumnya karena Salah Baca Keterangan di Sidang MK Hari Ini

Komisioner KPU RI Idham Holik menegur kuasa hukumnya, Hanter Oriko Siregar, dalam sidang sengketa Pileg 2024 di Gedung MK hari ini

Baca Selengkapnya