Mahfud Md Mundur: Begini Kata Jokowi, Ganjar, Prabowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno hingga Bambang Widjojanto dan Feri Amsari

Reporter

Kamis, 1 Februari 2024 09:45 WIB

Presiden Joko Widodo menerima laporan terkait pelanggaran HAM masa lalu dari Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Mahfud MD (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 11 Januari 2023. Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud Md hari ini disebut akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju.

"Saya akan menyampaikan surat resmi untuk Presiden sepulang dari Aceh besok sore," kata Mahfud kemarin, dalam acara Tabrak, Prof di Aceh pada Rabu malam, 31 Januari 2024.

Berbagai pihak menyampaikan respons terhadap peristiwa ini. Calon presiden Ganjar Pranowo mengatakan sebaiknya calon presiden dan calon wakil presiden yang berpeluang memiliki konflik kepentingan meniru langkah Mahfud Md untuk mundur dari jabatannya. Mahfud akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di kabinet Jokowi.

"Termasuk siapa pun, seperti yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya conflict of interest, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud," kata Ganjar di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu, 31 Januari 2024, seperti dikutip Antara.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat kunjungannya di Klaten, Jawa Tengah mengatakan Menko Polhukam Mahfud Md berhak mundur dari kabinetnya. Meski ia menyebut, belum mendapat laporan.

Advertising
Advertising

“Saya sangat menghargai. Tapi sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan,” kata Jokowi pada Rabu, 31 Januari, dikutip dari audio Sekretariat Presiden.

Capres Prabowo Subianto tak banyak memberikan tanggapan soal rencana pengunduran diri Mahfud Md dari jabatannya.

"Itu hak politik," ujar Prabowo singkat, saat ditanya awak media usai menghadiri Trimegah Political and Economic Outlook 2024 di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Januari 2024.

Sementara, Anies Baswedan di tengah melakukan kampanye di Pamekasan, Madura, Jawa Timur mengatakan ia menghormati keputusan Mahfud.

"Hari ini kita sedang bersyukur dapat dukungan besar di Madura, jadi kita mensyukuri itu dan kalau terkait Pak Mahfud kita menghormati keputusannya," kata Anies, pada Rabu, 31 Januari 2024. Ia menekankan per
soalan etika yang harus dijunjung tinggi, terutama para penyelenggara negara.

"Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi, negara ini bisa berjalan dengan baik kalau pimpinan-pimpinannya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan main, dan itu yang kami harap terus dilaksanakan," kata dia.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bappilu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Sandiaga Uno menilai mundurnya Mahfud Md adalah upaya menghindari benturan kepentingan selama mengikuti kontestasi Pilpres 2024 ini. Ia juga mengatakan, Mahfud menghindari penyalahgunaan fasilitas negara apabila statusnya masih sebagai menteri di masa Pilpres 2024 ini.

"Pertimbangan terakhir agar Mahfud Md dapat totalitas menyampaikan visi dan misi serta gagasan kepada masyarakat selama kampanye Pilpres 2024," kata Sandiaga dalam keterangan tertulis, dikutip Tempo pada Rabu, 31 Januari 2024.

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari memberikan catatannya terhadap peristiwa ini. “Walaupun terlambat, tentu saja pilihan seperti ini perlu diapresiasi bahwa apa yang kita anggap etik menjadi sesuatu yang perlu dijalankan oleh penyelenggara negara,” katanya kepada Tempo.co, Kamis, 1 Februari 2024.

“Penghormatan terhadap nilai-nilai etik dalam penyelengaraan negara akan menjadi suri teladan dan tradisi bertata negara,” kata akademisi Universitas Andalas itu.

Pimpinan KPK periode 2011-2015, Bambang Widjojanto mengatakan, “Prinsip umum, mundurnya Mahfud Md harus diletakkan sebagai upaya untuk membangun kualitas demokrasi karena ada potensi dan fakta konflik kepentingan jika ia terus dalam jabatannya”.

Menurut Bambang, mundurnya Mahfud Md juga punya efek positif lainnya bernegara. “Dapat menjadi peringatan Presiden Jokowi untuk meniadakan setiap potensi konflik kepentingan yang dapat dilakukannya dalam kapasitas sebagai presiden,” kata Dosen Paska Sarjana Universitas Djuanda, kepada Tempo, Rabu, 31 januari 2024.

HAN REVANDA PUTRA I NOVALI PANJI NUGROHO I ADIL AL HASAN I SDA

Pilihan Editor: Menunggu Mahfud MD Berikan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi, Feri Amsari: Semoga Presiden Punya Kesadaran Sama

Berita terkait

Tak Hanya Sritex, Aliansi Masyarakat Tekstil Minta Prabowo Selesikan Masalah Impor Ilegal dan Borongan

12 menit lalu

Tak Hanya Sritex, Aliansi Masyarakat Tekstil Minta Prabowo Selesikan Masalah Impor Ilegal dan Borongan

Airlangga Hartarto mengatakan peran pemerintah dalam upaya penyelamatan Sritex hanya sebagai fasilitator.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Hapus Utang UMKM di Bank BUMN, Erick Thohir Hitung Angkanya Tembus Rp 8,7 Triliun

22 menit lalu

Prabowo akan Hapus Utang UMKM di Bank BUMN, Erick Thohir Hitung Angkanya Tembus Rp 8,7 Triliun

Merespons keinginan Prabowo, Erick Thohir menyebut saat ini pemerintah telah menyusun Peraturan Pemerintah perihal hapus tagih kredit UMKM.

Baca Selengkapnya

Profil Iffa Rosita, Komisioner KPU yang Dilantik Presiden Prabowo Hari Ini

32 menit lalu

Profil Iffa Rosita, Komisioner KPU yang Dilantik Presiden Prabowo Hari Ini

Presiden Prabowo hari ini resmi melantik Iffa Rosita sebagai Komisioner KPU pengganti Hasyim Asy'ari. Bagaimana jejak karier Iffa?

Baca Selengkapnya

Giliran PKS Klaim Prabowo dan Jokowi Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

49 menit lalu

Giliran PKS Klaim Prabowo dan Jokowi Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

PKS meyakini Presiden Prabowo dan Jokowi mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta. Ia juga mengklaim dukungan dari berbagai tokoh.

Baca Selengkapnya

Basuki Bilang Tetap Koordinasi soal IKN dengan Jokowi: Beliau Ingin Sering ke Sana

58 menit lalu

Basuki Bilang Tetap Koordinasi soal IKN dengan Jokowi: Beliau Ingin Sering ke Sana

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa ia tetap berkoordinasi dengan Presiden ke-7 Jokowi mengenai proyek IKN.

Baca Selengkapnya

Basuki Resmi jadi Kepala Otorita IKN: Prabowo Bilang Terus Laksanakan Pembangunan

1 jam lalu

Basuki Resmi jadi Kepala Otorita IKN: Prabowo Bilang Terus Laksanakan Pembangunan

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono yang dilantik Presiden Prabowo hari ini menepis anggapan pembangunan tak akan secepat pada era Jokowi.

Baca Selengkapnya

Dasco Sebut Prabowo dan SBY Bertemu Bahas Pembentukan Lembaga Investasi

1 jam lalu

Dasco Sebut Prabowo dan SBY Bertemu Bahas Pembentukan Lembaga Investasi

Presiden Prabowo menyambangi kediaman presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas pada Senin malam.

Baca Selengkapnya

Terkini: AHY Sebut Tanggul Laut Bisa Bantu Ekonomi 1.600 KK Nelayan di Jakarta Utara, Posisi Simon Aloysius Mantiri di Partai Gerindra sebelum Jadi Dirut Pertamina

1 jam lalu

Terkini: AHY Sebut Tanggul Laut Bisa Bantu Ekonomi 1.600 KK Nelayan di Jakarta Utara, Posisi Simon Aloysius Mantiri di Partai Gerindra sebelum Jadi Dirut Pertamina

Menko Infrastruktur AHY mengatakan pembangunan proyek tanggul laut di Kalibaru upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Baca Selengkapnya

Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

2 jam lalu

Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

Pengangkatan anggota Dewan Ekonomi Nasional oleh Prabowo sesuai Keputusan Presiden Nomor 150 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Baca Selengkapnya

Terima Surpes Prabowo, DPR Setujui Basuki Hadimuljono Jadi Kepala OIKN

2 jam lalu

Terima Surpes Prabowo, DPR Setujui Basuki Hadimuljono Jadi Kepala OIKN

DPR telah menyetujui Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita IKN. Sebelumnya Presiden Prabowo telah mengirimkan surpres soal Kepala OIKN.

Baca Selengkapnya