TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menaikkan anggaran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk periode 2024. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek Abdul Kahar mengatakan anggaran KIP Kuliah pada 2024 bertambah menjadi Rp13,9 triliun dengan sasaran 985.577 mahasiswa. Adapun pada 2023, anggaran KIP Kuliah sebesar Rp 11,7 triliun yang diberikan kepada 893.005 mahasiswa.

Abdul mengatakan, anggaran itu dibagi menjadi tiga kategori di antaranya penerima KIP Kuliah lanjutan, penerima baru tahun akademik 2024 dan bantuan biaya pendidikan. "Untuk penerima KIP Kuliah lanjutan dianggarkan sebesar Rp11,07 triliun dengan rincian 700.577 mahasiswa," ujar Kahar kepada Tempo pada Selasa malam, 30 Januari 2024.

Sedangkan untuk penerimaan baru tahun akademik 2024 dianggarkan Rp 2,2 triliun dengan rincian sebanyak 200 ribu mahasiswa. Adapun bantuan biaya pedidikan dianggarakan sebesar Rp 621 triliun untuk 85 ribu mahasiswa.

Plt. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam mengatakan bertambahnya anggaran KIP Kuliah saat ini sebetulnya belum mencukupi semua hal dalam aspek pendidikan. Maka itu dia berharap agar kampus bisa gotong royong membantu mahasiswa yang kesulitan finasial untuk membayar kuliah.

"Dukungan melalui KIP Kuliah tentu tidak dapat mencukupi semua hal. Maka kami berharap kampus agar dapat membantu mahasiswa yang membutuhkan pendanaan melalui gotong royong semua pihak," kata Nizam.

Nizam juga turut merespons kasus pinjamam online di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia mengatakan, sebetulnya pemerintah telah mendesain skema beasiswa melalui KIP Kuliah. Namun, jika hal itu terjadi kepada mahasiswa yang tidak mendapatkan KIP Kuliah, maka kampus harus memberikan solusi yang kongkret dalam menangani kasus tersebut.

"Bisa dari dana alumni, program corporate social responsibility (CSR) dari mitra dunia usaha dan dunia industri, juga dukungan dunia perbankan dan lembaga keuangan dengan skema yang tidak memberatkan," kata Nizam.

Nizam mengatakan, Kemendikbudristek juga mengingatkan, misi Perguruan Tinggi Negeri atau PTN adalah untuk menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan inklusif.

"Tidak boleh ada anak yang tidak dapat melanjutkan kuliah hanya karena alasan ekonomi. Kami meminta agar kampus mencari solusi skema pendanaan yang baik, aman, dan tidak menambah masalah ekonomi mahasiswa, serta untuk melindungi mahasiswa dari jeratan hutang," katanya.

Pilihan Editor: Ini Alasan Mahfud Md Baru Mundur dari Kabinet Jokowi