La Nyalla Mahmud Mattalitti merupakan orang pertama yang menyerahkan berkas pendaftaran calon ketua umum PSSI periode 2023-2027 pada Jumat, 13 Januari 2023 lalu. Pengusaha dan politikus asal Jawa Timur itu bukan orang baru dalam dunia sepak bola. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur pada 2010. La Nyalla juga pernah menjadi Wakil Ketua Umum PSSI pada periode 2013-2015. Puncak kariernya dalam bidang sepak bola yaitu saat ia menjadi Ketua Umum PSSI pada 2015-2016 sebelum FIFA membekukan sepak bola Indonesia. ANTARA
TEMPO.CO, Bangkalan - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia La Nyalla Mattalitti menanggapi pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal netralitas presiden menjelang Pemilu 2024.
La Nyalla menilai pernyataan Presiden Jokowi yang membolehkan pejabat publik, entah itu presiden atau menteri, ikut berkampanye dalam pemilihan umum, bertentang dengan Undang-Undang.
"Itu kan pernyataannya Jokowi ya, ya tanya dia saja," Kata La Nyalla saat berkunjung ke Kabupaten Bangkalan di Jawa Timur, Jumat, 26 Januari 2024.
Ia berada di Bangkalan untuk membuka turnamen catur antar Pondok Pesantren se-Madura. Pelaksanaan turnamen ini dipusatkan di Pondok Pesantren Ibnu Cholil yang diasuh KH Imam Buchori.
"Kalau secara aturan kan tidak bisa, ada undang-undangnya. Kalau Presiden mau ngomongnya begitu ya terserah dia aja. Nanti kalau rakyat punya maunya sendiri, yang rasain sendiri saja," La Nyalla menambahkan.
Pernyataan Presiden Jokowi yang memicu perdebatan publik itu terjadi Rabu, 24 Januari 2024. Usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Ketika ditanya wartawan tentang netralitas presiden menjelang Pemilu Presiden 14 Februari mendatang, dengan gamblang mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa presiden boleh kampanye dan Boleh memihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
Menurut Jokowi, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi dilansir tempo.co.
Ini bukan kali pertama Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak akan netral dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, Jokowi sudah menegaskan tidak akan bersikap netral. Dia mengklaim langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Meski terang-terangan mengaku tidak akan netral, di sisi lain Jokowi menekankan agar Aparatur Sipil Negara atau ASN menjaga netralitasnya. Bahkan, Presiden Jokowi mengingatkan ASN untuk tidak memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
