TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku belum memutuskan apakah dia akan ikut kampanye dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden boleh kampanye dengan catatan tak menggunakan fasilitas negara.

“Ya, nanti dilihat,” kata Jokowi soal apakah dia akan turun kampanye atau tidak, saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, pada Rabu, 24 Januari 2024.

Dalam kesempatan itu, Jokowi melontarkan pernyataan presiden boleh kampanye dan memihak dalam Pemilu 2024 dengan catatan tak menggunakan fasilitas negara. “Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh,” katanya.

Pernyataan Jokowi itu memicu reaksi kritis dari publik. Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyoroti inkonsistensi sikap Jokowi soal netralitas. Ia menyerahkan kepada pakar sekaligus publik langsung soal pandangan Jokowi.

"Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies saat ditemui di Kepatihan Yogyakarta pada Rabu, 24 Januari 2024.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan keberpihakan presiden dan menteri dalam pemilu akan melanggar hukum dan etik. Ia menyebut ada anggapan keliru mengenai regulasi yang membolehkan presiden dan menteri dapat berpihak.

Bivitri mencatat mungkin Jokowi mengacu ke Pasal 282 UU Pemilu, tapi sebenarnya ada Pasal 280, Pasal 304, sampai 307. Pasal-pasal itu membatasi dukungan dari seorang presiden dan pejabat-pejabat negara lainnya untuk mendukung atau membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

"Jelas pernyataan ini melanggar hukum dan melanggar etik," kata Bivitri saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu, 24 Januari 2024.

Jokowi tidak pernah terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon di pilpres 2024, yang diikuti oleh putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, pasangan Capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Netralitas presiden dalam pemilu sudah berulang kali disuarakan kubu rival.

Ketika ditanya pada hari ini apakah dirinya berpihak dalam pemilu 2024, Jokowi bertanya balik kepada wartawan. "Saya tanya, memihak enggak?" katanya di Halim disusul senyum simpul. Ia mengingatkan lagi yang penting tidak menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menyerahkan secara simbolis pesawat C-130 J-30 Super Hercules yang dipesan Kementerian Pertahanan, kepada TNI AU. Pemerintah juga menyerahkan dua jenis pesawat tempur lain hasil perbaikan, yakni helikopter Fennec dan helikopter Panther AS565 MBE.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana belum menjawab pesan Tempo saat diminta penjelasan mengenai netralitas kepala negara. Begitu juga soal apakah Jokowi akan segera turun gunung kampanye atau tidak.

Istana sebelumnya menepis isu Jokowi berpihak di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, jelang Pemilu, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja.

"Kerja untuk memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis Kabinet Indonesia Maju betul-betul 'delivered' dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Ari dalam pesan singkat kepada Tempo pada Kamis, 4 Januari 2024.

DANIEL A. FAJRI, SULTAN ABDURRAHMAN, HAN REVANDA PUTERA

Pilihan Editor: Jokowi Disebut Terang Benderang Langgar UU hingga Abuse of Power Soal Presiden Boleh Kampanye