Jika Menang Pilpres, Prabowo-Gibran Janji Putihkan Utang Petani dan Nelayan

Minggu, 21 Januari 2024 13:20 WIB

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo memberi jaminan keberlanjutan program Presiden Jokowi saat mengukuhkan relawan Capres Prabowo di Bangka Belitung. Pengukuhan digelar di Gedung Pertemuan Gale-Gale Resto, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Selasa Malam, 4 Juli 2023. (foto servio maranda)

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo mengatakan pasangan nomor urut 2 akan menghapus utang petani dan nelayan jika memenangi Pilpres 2024. Dia mengatakan, hal itu merupakan program baru yang dirancang setelah bertemu dengan para petani dan nelayan.

Hashim mengatakan, pihaknya menemukan hampir 8 juta petani dan nelayan terlilit utang. Menurut dia, utang itu berasal dari kredit petani dan nelayan sejak tahun 1990-an.

"Ada jutaan, ada yang bilang 5-8 juta petani nelayan terbebani utang yang belum lunas dan belum dibayar," ujar dia dalam keterangan tertulis, Ahad, 21 Januari 2024.

Menurut Hashim, para petani dan nelayan itu tidak mampu membayar utang lantaran tidak mampu membayar utang pokok dan bunga. Dia berujar, mereka yang tidsk mampu membayar utang akhirnya beralih ke rentenir dan pinjol.

"Pinjol itu pinjaman online. Kita tahu rentenir siapa? Yang pungut bisa 6-7 persen per bulan," kata adik kandung Prabowo Subianto itu.

Hashim bercerita, dia sempat bertemu dengan 1.000 nelayan dan petani yang ternyata 90 persen terlilit utang. Melihat itu, dia mengatakan Prabowo-Gibran berencana membuat program untun memutihkan utang para petani dan nelayan. "Mungkin hari kedua dan ketiga mereka akan hapus semua utang itu," kata Hashim.

Pemutihan itu, menurut Hashim, bertujuan supaya para petani dan nelayan bisa kembali meminjam uang, alih-alih terus ditagih utang oleh bank-bank. "Mau pinjam Rp 5 juta, Rp 10 juta, Rp 500 ribu, monggo. Pemerintah Prabowo-Gibran akan beri hak," kata Hashim.

Advertising
Advertising

Kendati begitu, Hashim mengatakan program itu tidak akan membuat perbankan rugi. Menurut dia, utang lama itu sudah diganti oleh asuransi. "Kita jamin perbankan nasional tetap sehat. Tidak akan rusak. Bank itu tidak rugi karena utang lama diganti asuransi kredit, maka tidak rugi," ujar Hashim.

Prabowo-Gibran akan menghadapi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung Koalisi Perubahan mencakup Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Pasangan calon lain yang bertarung dalam kontestasi adalah Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang didukung PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Pemungutan suara untuk Pilpres akan dihelat serentak di seluruh Indonesia pada Rabu, 14 Februari 2024.

HAN REVANDA PUTRA


Pilihan Editor:
Prabowo Ajak Hidup Rukun Jelang Pemungutan Suara: Kalau Menjelekkan Terus, Kapan Selesainya?

Berita terkait

Bappenas Libatkan TKN Prabowo-Gibran dalam Pembahasan Teknis Makan Siang Gratis

2 jam lalu

Bappenas Libatkan TKN Prabowo-Gibran dalam Pembahasan Teknis Makan Siang Gratis

Menurut Bappenas perencanaan program makan siang gratis akan masuk Rencana Kerja Pemerintah 2025 dan RPJMN 2025-2029

Baca Selengkapnya

Apakah Orang yang Terlilit Pinjol Sulit Mengajukan Pinjaman di Bank?

5 jam lalu

Apakah Orang yang Terlilit Pinjol Sulit Mengajukan Pinjaman di Bank?

OJK melaporkan banyak orang terlilit pinjol dan paylater. Lantas, apakah orang terlilit pinjol masih bisa mengajukan pinjaman di bank?

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

7 jam lalu

Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

Prabowo juga mengatakan dia dan Jokowi punya komitmen yang sama membawa perbaikan khususnya bagi masyarakat miskin.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Dharma Pongrekun-Kun Wardana Serahkan Syarat Dukungan Pilkada DKI

8 jam lalu

5 Fakta Dharma Pongrekun-Kun Wardana Serahkan Syarat Dukungan Pilkada DKI

Dharma Pongrekun-Kun Wardana resmi menyerahkan berkas dukungan sebagai bakal paslon di Pilkada Jakarta 2024 lewat jalur independen.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

1 hari lalu

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

Zulhas menceritakan bagaimana Prabowo bersama tim dan koalisinya secara gigih bertarung dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Khawatir Kecurangan Pilpres Bakal Terulang di Pilkada 2024

1 hari lalu

Cak Imin Khawatir Kecurangan Pilpres Bakal Terulang di Pilkada 2024

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku khawatir segala bentuk kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 bakal terulang pada Pilkada mendatang.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

1 hari lalu

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

Prabowo mengatakan dirinya hanya butuh 3-4 tahun untuk menyejahterakan Indonesia. Ini janji Prabowo-Gibran saat kampanye pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Senada PKS dan Ganjar soal Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu

2 hari lalu

Respons Senada PKS dan Ganjar soal Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengingatkan Prabowo mengenai fungsi kontrol yang harus tetap dilakukan dalam pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

2 hari lalu

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU tetap optimistis bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan akan segera memenuhi persyaratan dukungan dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

2 hari lalu

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, buka suara perihal usulan Apindo agar pemerintahan baru membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan.

Baca Selengkapnya