TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah memproses pucuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Firli Bahuri. Jokowi akan menyampaikan nama kandidat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu.

“Kita tunggu. Segera akan disampaikan (ke DPR),” kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Januari 2024.

Lantas, siapa saja pengganti Firli Bahuri?

Istana sebelumnya menyebut pengganti Firli akan diambil dari nama-nama calon pimpinan KPK yang telah memenuhi syarat tapi tak terpilih dalam fit and proper test DPR pada 2019. Setidaknya ada empat nama yang dapat diajukan Jokowi ke DPR. Mereka adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

1. Sigit Danang Joyo

Sigit Danang Joyo merupakan Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini. Pria kelahiran 7 April 1976 itu dikenal sebagai sosok yang getol meminta pemerintah mengesahkan RUU perampasan aset koruptor.

Sigit diketahui pernah menjadi anggota pelaksana Tim Reformasi Perpajakan. Ini adalah lembaga khusus yang dibentuk Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2016. Adapun saat ini Sigit juga menduduki posisi sebagai Kepala KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua.

Saat menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum, Sigit ditugaskan untuk mengurus perkara hukum di Ditjen Pajak. Pihaknya juga kerap memberikan konseling dan bantuan hukum teradap pejabat Ditjen Pajak yang terjerat masalah korupsi. Kendati demikian, dia tidak pernah setuju dengan tindakan korupsi itu sendiri.

2. Luthfi Jayadi Kurniawan

Luthfi Jayadi Kurniawan merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Namanya terdaftar di antara sepuluh kandidat yang lolos pada tahap seleksi pencalonan komisioner KPK pada 2019. Akademisi asal Situbondo, Jawa Timur, kelahiran 18 November 1970 ini diketahui sebagai pendiri Malang Corruption Watch (MCW).

Selain berprofesi sebagai dosen dan aktif di Jaringan Antikorupsi Jatim, Luthfi merupakan penulis dan editor buku. Buku-buku yang pernah diterbitkannya antara lain Menyingkap Korupsi di Daerah, Peta Korupsi di Daerah: Studi Modus dan Aktor, Negara, Civil Society, dan Demokratisasi, Hukum dan Kebijakan Publik, serta Negara Kesejahteraan dan Sosial.

3. I Nyoman Wara

I Nyoman Wara merupakan Auditor Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pria asal Bali itu sudah mengemban jabatannya tersebut sejak 2016. Nyoman bukan nama baru di bidang audit pemerintahan. Dia telah memulai kariernya sebagai seorang auditor sejak 1989 ketika bekerja di salah satu badan usaha milik negara (BUMN), Bank Indonesia.

Selain di Bank Indonesia, Nyoman juga sempat bekerja di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Kementerian Keuangan. Kariernya di BPK dimulai saat dia dipercaya menjadi Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Sejak itu, kariernya pun makin bersinar hingga menjabat sebagai Auditor Utama Investigasi BPK.

4. Roby Arya Brata

Salah satu dari empat nama cadangan pengganti Firli Bahuri adalah Roby Arya Brata, Asisten Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet. Selain sebagai pegawai Sekretariat Presiden, Roby juga berprofesi sebagai akademisi. Dia merupakan dosen Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dan Fakultas Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jabatan yang pernah diemban Roby yaitu Asisten deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet. Selain itu, dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan.

Jokowi diwanti-wanti tak salah pilih pimpinan KPK (lagi)

Pasal 33 Undang-Undang KPK menyatakan presiden harus mengajukan calon pengganti pimpinan KPK ke DPR jika terjadi kekosongan. Hal ini pernah dilakukan Jokowi pada September 2022, untuk mengisi posisi Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri setelah terjerat kasus dugaan gratifikasi.

Jokowi mengirimkan dua nama calon, yakni Johanis Tanak dan Nyoman Wara, ke DPR RI. Dua nama ini merupakan kandidat yang gagal terpilih pada 2019. DPR RI kemudian memilih Johanis Tanak sebagai pengganti Lili.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mewanti-wanti Jokowi agar tidak lagi salah memilih pimpinan KPK pengganti Firli. Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah peristiwa 2019 tak lagi terulang. Saat itu Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar yang diputus Dewas KPK melanggar etik tetap diajukan sebagai calon pemimpin.

“Presiden harus benar-benar memastikan calon yang dikirimkan ke DPR tidak lagi mengulangi kesalahan pada tahun 2019 lalu,” kata Diky melalui keterangan resminya, Ahad, 14 Januari 2024.

Adapun Presiden Jokowi memberhentikan Firli Bahuri sebagai Pimpinan sekaligus Ketua KPK periode 2019-2024 pada 28 Desember 2023. Pemberhentian itu menyusul putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menjatuhkan sanksi berat. Firli terbukti melanggar etik karena bertemu dan berkomunikasi dengan dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang kasusnya sedang ditangani oleh KPK.

DANIEL A. FAJRI | ANDIKA DWI | RADEN PUTRI | KORAN TEMPO

Pilihan Editor: Dikembalikan Jaksa, Mengapa Berkas Perkara Firli Bahuri Tak Kunjung Lengkap?