Prabowo Ogah Buka Data di Debat Capres, Timnas AMIN Sebut Ada Penyalahgunaan Terminologi Data Rahasia

Selasa, 9 Januari 2024 02:10 WIB

Juru Bicara Timnas Amin, Billy David menanggapi dukungan Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan dinamika politik terkini di Sekretariat Perubahan Timnas Amin, di Jalam Diponegoro, Jakarta Pusat. Rabu, 27 Desember 2023. Tika Ayu/tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN, Billy David, mengatakan ada penyalahgunaan terminologi data rahasia usai debat calon presiden yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Ahad, 7 Januari 2024. Dia menyampaikan hal tersebut setelah calon presiden Prabowo Subianto enggan membuka data Kementerian Pertahanan di debat malam tadi karena dianggap rahasia.

“Ini sebenarnya ada abuse (penyalahgunaan) penggunaan terminologi data rahasia,” kata Billy di Markas Timnas AMIN, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Januari 2024.

Menurut Billy, data rahasia dalam pembicaraan tentang pertahanan dan keamanan memang ada. Namun, kata dia, hal itu hanya mencakup topik-topik tertentu seperti strategi operasi atau alokasi markas militer. “Mungkin itu bisa dikategorikan sebagai rahasia. Tapi kalau kita bicara tentang anggaran, tentang pengadaan alutsista, dalam hal itu kita semua harus tahu,” ucapnya.

Billy menyatakan Kementerian Keuangan juga pernah mengungkapkan data-data terkait anggaran dan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Dia berujar hal tersebut disampaikan Kementerian Keuangan sekitar dua pekan lalu.

Maka dari itu, menurut Billy, data yang diminta dalam debat capres malam tadi seharusnya tetap bisa disampaikan. Apalagi, kata dia, pembahasan soal data Kementerian Pertahanan dalam adu gagasan itu masih dalam substansi yang seharusnya bisa disampaikan ke publik. “Saya rasa pembahasan kemarin baik itu dari calon nomor unur satu (Anies Baswedan) dan tiga (Ganjar Pranowo) masih dalam substansi yang seharusnya bisa dibuka,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Dalam debat capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) malam tadi, dua calon presiden yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak mengkritik perencanaan pertahanan Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI. Prabowo lalu menjawab bahwa data yang disampaikan kedua pesaingnya itu keliru.

Dia pun mengajak Anies dan Ganjar untuk bertemu di luar sesi debat. Namun, dia mengatakan bahwa membahas masalah internal pertahanan suatu negara adalah tidak pantas secara terbuka.

"Sekarang waktunya enggak ada. Jadi, saya mengundang kami bicara, terbuka. Masa kami mau buka semua kekurangan kita di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, negara maju, masalah rahasia ada," ujar Prabowo.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, turut menanggapi permintaan agar Prabowo membuka data tersebut. Nusron menyebut kandidat calon presiden selain Prabowo tak mengerti tentang strategi pertahanan.

Data pertahanan, kata dia, memang bersifat rahasia lantaran berkaitan dengan kekuatan kemiliteran Indonesia. Jika data tersebut dibuka ke publik, rahasia kemiliteran bisa tersebar ke seluruh dunia. "Dunia jadi tahu apa jeroan pertahanan kita. Itu yang tidak bagus," kata dia.

Pilihan Editor: Terkendala Awasi Logistik Pemilu 2024, Bawaslu: KPU Tidak Kasih Akses Akun Silog

Berita terkait

Soal Kenaikan UKT, Anies Minta Panja DPR Bahas Problem Fundamental Pendidikan Tinggi

4 jam lalu

Soal Kenaikan UKT, Anies Minta Panja DPR Bahas Problem Fundamental Pendidikan Tinggi

Menurut Anies, pembahasan dalam Panja Pembiayaan Pendidikan seharusnya tidak berfokus pada persentase.

Baca Selengkapnya

Anies Soal Kisruh UKT Mahal: Negara Harus Alokasikan Anggaran Lebih Banyak

5 jam lalu

Anies Soal Kisruh UKT Mahal: Negara Harus Alokasikan Anggaran Lebih Banyak

Anies Baswedan turut menanggapi persoalan kenaikan UKT yang diprotes oleh mahasiswa karena dinilai tidak wajar.

Baca Selengkapnya

Maruarar Sirait Dipanggil Prabowo ke Bali Hari ini, Bahas Menteri?

7 jam lalu

Maruarar Sirait Dipanggil Prabowo ke Bali Hari ini, Bahas Menteri?

Maruarar Sirait mengklaim biasa berdiskusi membahas apapun bersama Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

8 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

8 jam lalu

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

11 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

1 hari lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya