Anies dan Ganjar Soroti Alutsista Selama Prabowo Menjabat Menhan, Termasuk Soal Ordal di PT Teknologi Militer Indonesia

Senin, 8 Januari 2024 18:35 WIB

Capres nomor urut dua Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Pada debat capres putaran ketiga, Ganjar Pranowo mengkritisi pembelian alutsista bekas kepada Prabowo Subianto yang sata ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Tidak hanya ganjar, Anies Baswedan juga menanyakan terkait utang luar negeri Indonesia yang digunakan untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Mengenai pembelian alutsista, Prabowo menjelaskan bahwa hal terpenting adalah usia pakai alat perang itu kurang lebih 25-30 tahun.

“Pesawat terbang, kapal perang, dan sebagainya, jadi bukan soal bekas dan tidak bekas, tetapi usia pakai,” kata Prabowo dalam debat capres yang disiarkan langsung akun YouTube Tempodotco, pada 7 Januari 2024.

Anies menyentil soal orang dalam atau ordal di Kemenhan. "Tapi dalam kenyataannya pak, ketika Bapak di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam,” ucap Anies kepada Prabowo.

Anies memberi contoh keterlibatan PT Teknologi Militer Indonesia dalam proyek pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan. Selain itu, Anies juga mengklaim Prabowo menggunakan orang dalam saat mengerjakan proyek lumbung pangan atau food estate di Kementerian Pertahanan.

Advertising
Advertising

Pengadaaan Alutsista Mencapai Triliun

Pertanyaan alutsista ditanyakan Ganjar dan Anies mengingat Prabowo selaku Menteri Pertahanan (Menhan). Saat Prabowo menjabat sebagai Menhan, pernah terungkap kebocoran pengadaan alutsista yang dianggap mirip dengan bisnis militer masa Orde Baru dengan harga mencapai triliun.

Direktur Imparsial, Al Araf mengungkapkan, selama pemerintahan Jokowi, beberapa purnawirawan TNI ditempatkan sebagai pengurus Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) milik Kemenhan. Lembaga nirlaba ini kemudian membangun anak perusahaan, yaitu PT Teknologi Militer dan PT Agro Industri Nasional (PT Agrinas).

Berdasarkan Koran Tempo, PT Teknologi Militer mencuri perhatian publik lantaran adanya rencana Kemenhan yang membeli alutsista senilai US$124 miliar atau setara dengan Rp1.760 triliun. Biaya tersebut akan dihabiskan dalam tiga tahun atau hingga 2024. Rencana alokasi anggaran tersebut tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun 2020-2024.

Besarnya biaya pengadaan tersebut pun bocor ke publik. Mengingat bahwa perusahaan tersebut sarat konflik kepentingan, menurut Direktur Imparsial, Al Araf. Empat komisaris PT Teknologi Militer merupakan pengurus Partai Gerindra yang diketuai Prabowo. Al Araf mengungkapkan kondisi tersebut serupa dengan model pengadaan alutsista pada masa Orde Baru.

Juru bicara Menteri Pertanahan, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah Kemenhan telah menandatangani kontrak pengadaan alutsista dengan PT Teknologi Militer. Menurut ia, perusahaan ini hanya menjadi konsultan yang membantu mencari alutsista terbaik dan mendorong alih teknologi. Namun, Dahnil tidak menepis penunjukan beberapa kolega Prabowo di Gerindra sebagai pengurus perusahaan tersebut.

Mengenai kebocoran tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengaku heran. Ia memastikan, anggaran Alutsista yang nilainya mencapai Rp1.760 triliun tidak pernah diketahui oleh lembaga yang dipimpinnya. Padahal, itu merupakan bagian dari rahasia negara. “Itu membingungkan saya,” ujar Suharso dalam rapat kerja Komisi XI DPR, pada 9 Juni 2021.

Lalu, pada awal 2024, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat belanja modal Kemenhan sepanjang 2023 mengalami kenaikan dari 2022.

“Tahun sebelumnya Rp52,1 triliun, tahun ini Rp70,9 triliun, jadi naiknya 36 persen,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2023 di Jakarta Pusat pada 2 Januari 2024.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran sebanyak Rp70,9 triliun digunakan untuk berbagai modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana prasarana pertahanan, seperti kapal perang, kapal angkatan laut, kendaraan tempur, pesawat udara, rudal, dan kapal selam.

RACHEL FARAHDIBA R | MOH. KHORY ALFARIZI | AMELIA RAHIMA SARI | ANDI ADAM FATURAHMAN | RR ARIYANI | FAJAR PEBRIANTO

Pilihan Editor: Anies Baswedan Singgung Orang Dalam dalam Berbagai Proyek di Kemenhan Pada Debat Capres

Berita terkait

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

17 menit lalu

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

Zulhas menceritakan bagaimana Prabowo bersama tim dan koalisinya secara gigih bertarung dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

Pernyataan Prabowo bisa menjadi hambatan psikologi politik yang serius di kemudian hari, untuk menjalin hubungan dengan Megawati.

Baca Selengkapnya

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

13 jam lalu

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

Wacana pembentukan kementerian baru di pemerintahan Prabowo-Gibran menuai kritik karena dianggap boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

13 jam lalu

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

Prabowo mengatakan dirinya hanya butuh 3-4 tahun untuk menyejahterakan Indonesia. Ini janji Prabowo-Gibran saat kampanye pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

14 jam lalu

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

Kadivi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya sebut duet Anies Baswedan-Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 tak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

14 jam lalu

Kata Pengamat soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

Pengamat Politik Ujang Komarudin tidak melihat pernyataan Prabowo terkait Bung Karno milik satu partai sebagai sindiran terhadap PDIP.

Baca Selengkapnya

Ketum Golkar soal Jatah Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Tunggu Tanggal Mainnya

14 jam lalu

Ketum Golkar soal Jatah Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Tunggu Tanggal Mainnya

Airlangga Hartarto meminta semua pihak menunggu proses pembentukkan kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

14 jam lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

PKS Soal Rencana Penambahan Kementerian: Jangan Sampai Uang Habis untuk Gaji Karyawan

15 jam lalu

PKS Soal Rencana Penambahan Kementerian: Jangan Sampai Uang Habis untuk Gaji Karyawan

Respons PKS soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menambah jumlah kementerian.

Baca Selengkapnya

PPP Tak Sepakat Pernyataan Prabowo Minta Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu

16 jam lalu

PPP Tak Sepakat Pernyataan Prabowo Minta Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu

Respons PPP soal pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta pihak yang tak mau kerjasama agar tidak menganggu pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya