Anies dan Ganjar Desak Prabowo Buka Data Pertahanan, Nusron: Tanda Mereka Tak Mengerti

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Senin, 8 Januari 2024 15:00 WIB

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat mengikuti debat ketiga Calon Presiden 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 January 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menanggapi dua calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang selalu mencecar Prabowo soal data pertahanan. Menurut dia, hal itu menandakan kedua calon presiden tersebut tak mengerti tentang strategi pertahanan, lantaran menanyakan data alat utama sistem persenjataan atau alutsista.

"Inilah bedanya Pak Prabowo negarawan yang paham dan tahu konsep dan strategi pertahanan dengan mas Ganjar yang lagi pusing karena surveinya lagi turun," kata Nusron seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin, 8 Januari 2024.

Dalam debat capres yang digelar KPU di Istora Senayan pada Ahad, 7 Januari 2024, dua calon presiden yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak mengkritik perencanaan pertahanan Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI.

Prabowo yang sempat sedikit emosi menjawab bahwa data yang disampaikan kedua pesaingnya itu keliru. Ia pun mengajak Anies dan Ganjar untuk bertemu di luar sesi debat.

Ia mengatakan bahwa membahas masalah internal pertahanan suatu negara adalah tidak pantas secara terbuka.

"Sekarang waktunya enggak ada. Jadi, saya mengundang kami bicara, terbuka. Masa kami mau buka semua kekurangan kita di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, negara maju, masalah rahasia ada," ujar Prabowo.

Advertising
Advertising

Nusron pun bersyukur Prabowo tak membuka data pertahanan seperti yang diminta oleh Ganjar dan Anies dalam forum debat yang ditonton masyarakat luas itu.

"Kami patut bersyukur Pak Prabowo tidak terpancing membuka data itu merupakan langkah tepat," kata Nusron.

Menurut Nusron, data pertahanan dan kemiliteran tidak sama dengan data investasi ataupun perkembangan ekonomi yang bisa terpampang di website resmi pemerintah.

Data pertahanan, kata dia, memang bersifat rahasia lantaran berkaitan dengan kekuatan kemiliteran Indonesia.

Jika data tersebut dibuka ke publik, rahasia kemiliteran bisa tersebar ke seluruh dunia.

"Dunia jadi tahu apa jeroan pertahanan kita. Itu yang tidak bagus," kata dia.

Pilihan Editor: Pengamat Bilang Serangan Anies dan Ganjar ke Prabowo Bisa Munculkan Empati dari Pemilih Nonrasional

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

13 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

17 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

17 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

17 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

17 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

20 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

21 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya