TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut tak akan hadir dalam perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT PDIP ke-51 pada Rabu, 10 Januari 2023 mendatang. Kepala negara dijadwalkan melawat ke sejumlah negara di ASEAN pekan depan.

Padahal, Ganjar Pranowo pernah menyebut keanggotaan Jokowi sebagai kader dibuktikan dengan kehadirannya saat HUT PDIP ke-51 tersebut.

Hubungan Jokowi dan PDIP renggang

Hubungan Jokowi dengan partainya, PDIP, merenggang jelang Pilpres 2024. Salah satu penyebabnya adalah dukung mendukung kandidat. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres usungan mereka. Namun Jokowi dilaporkan berupaya menduetkan Ganjar dengan capres usungan Gerindra, Parbowo Subianto.

Ide itu gagal. PDIP, yang bisa mengusung kandidat tanpa harus berkoalisi pada Pilpres 2024, ogah menjadikan Ganjar sebagai wakilnya Prabowo. Sedangkan Gerindra menyatakan sudah harga mati mengusung Prabowo sebagai calon RI 1. Kebuntuan itu membuat Jokowi mengubah rencananya. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, diembuskan berpeluang masuk bursa cawapres.

Tapi Gibran, Wali Kota Solo usungan PDIP itu, terganjal batas usia kandidat minimal 40 tahun. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang selalu mencitrakan diri pendukung Jokowi, menggugat aturan itu. PSI ingin Mahkamah Konstitusi atau MK merevisi usia minimal menjadi 35 tahun. Tujuannya membuka peluang Gibran, yang berusia 36 tahun, bisa masuk bursa Pilpres 2024 sebagai cawapres.

Megawati kabarnya mendengar manuver itu untuk menduetkan Prabowo dengan Gibran. Jokowi sendiri mulai membelot dari PDIP saat putra bungsunya Kaesang Pangarep masuk politik. Mestinya Kaesang gabung PDIP tapi malah masuk PSI. Padahal Partai logo banteng mengharuskan keluarga kader tak boleh beda partai. Bahkan Gubernur Maluku Murad Ismail dipecat keanggotaannya karena sang istri gabung PAN.

Pada pertengahan Oktober 2023, Ketua MK saat itu Anwar Usman, ipar Jokowi, memutuskan kepala daerah boleh maju di Pilpres, meskipun belum berusia 40 tahun. Keputusan terhadap gugatan batas minimal usia capres-cawapres itu memuluskan jalan Gibran maju. Benar saja, beberapa hari berselang, pada Ahad malam, 22 Oktober 2023, Gibran dideklarasikan sebagai cawapresnya Prabowo.

Keputusan Gibran menjadi kompetitor Ganjar Pranowo yang dipasangkan Megawati dengan Mahfud Md tentu berseberangan dengan arah partai. Akibatnya, Gibran dipecat diam-diam oleh PDIP. Tak lama berselang, menantu Jokowi yang juga anggota PDIP, Bobby Nasution menyatakan mendukung Prabowo-Gibran. Langkah Wali Kota Medan pisah jalan dengan arah partainya itu juga diganjar pemecatan.

Status Jokowi di PDIP

Jokowi telah melanggar AD-ART PDIP secara brutal soal keluarga kader yang berpolitik tak boleh beda partai. Alih-alih bergabung dengan partai ayahnya, Kaesang justru gabung PSI dan jadi Ketua Umumnya. Demikian juga Gibran dan Bobby, keduanya lebih memilih pisah haluan dengan PDIP jelang Pemilu 2024.

Status Jokowi di PDIP kemudian dipertanyakan usai dua anak dan menantunya berada di posisi yang berbeda dengan PDIP. Pada November lalu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan Jokowi masih berstatus sebagai kader PDIP. Menurutnya, belum ada keputusan lain dari partai terkait pelanggan aturan internal yang dilakukan Jokowi.

“Pak Jokowi merupakan Presiden dari PDIP yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 20 November 2023.

Sementara itu, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, juga menyatakan status Jokowi secara formal masih sebagai kader PDIP. Menurut Ganjar, sejauh ini tidak ada pernyataan Jokowi untuk keluar atau diberhentikan. Hal ini disampaikannya di acara dialog yang ditayangkan dalam kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, Kamis, 20 November 2023.

“Formalitasnya masih,” kata Ganjar.

Akbar Faizal telah mengizinkan Tempo mengutip perbincangannya dengan bekas Gubernur Jawa Tengah itu. Menurut Ganjar, kehadiran Jokowi di Rakornas PDIP pada September lalu menunjukkan bahwa statusnya masih sebagai anggota PDIP. Namun, kata dia, sikap Jokowi sebagai kader PDIP akan dilihat kembali hadir atau tidaknya pada HUT PDIP pada 10 Januari 2024 mendatang.

“Bisa diprediksi seperti itu, bisa dipahami seperti itu,” ujar Ganjar

Jokowi disebut tak akan hadir di HUT PDIP

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan Jokowi akan mengunjungi sejumlah negara Asia Tenggara pekan depan. Lawatan luar negeri Jokowi ke sejumlah negara ASEAN ini jelang HUT PDIP. Namun Ari mengatakan tanggal pasti lawatan Jokowi pada pekan depan perlu dipastikan ulang.

“Kalau ada kunjungan ke luar negeri mungkin tidak hadir HUT PDIP,” kata Ari ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat, 5 Januari 2024. Saat ditanya apakah rencana lawatan luar negeri Jokowi untuk menghindari HUT PDIP, Ari membantah. “Pasti sudah ada rencana yang sudah diatur,” katanya.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | ADIL AL HASAN | DANIEL A. FAJRI | KORAN TEMPO

Pilihan Editor: HUT PDIP Tahun Ini Tanpa Jokowi? Catatan Naik Turun HUbungan Megawati dan Joko Widodo