Soal Kelangkaan Pupuk Subsidi, Ganjar Pranowo Duga karena Tidak Tepat Sasaran

Reporter

Adil Al Hasan

Kamis, 4 Januari 2024 14:54 WIB

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdiskusi dengan petani di persawahan Desa Kutukan, Blora, Jawa Tengah, Kamis, 4 Januari 2024. Dalam kunjunganya, para petani megngeluhkan persoalan pupuk yang langka dan mahal hinga tidak dapat melunasi hutang Kredit Usaha Rakyat (KUR). TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo menilai distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran berdampak pada kelangkaan pupuk bersubsidi di berbagai daerah. Ganjar menyebut Sulawesi dan Sumatera juga mengalami fenomena demikian.

"Waktu debat, ada yang nanya ke saya, Pak Ganjar pupuk langka di Jawa Tengah karena Bapak. Saya jawab, loh saya ke Sumatera Utara, ya, langka. Saya ke Lampung ya langka. Ke Sulawesi juga langka. Makanya keliling ke seluruh Indonesia, temui para pedagang, temui petani, temui rakyat, agar kita mengerti persoalan sebenarnya," kata Ganjar saat berjumpa petani di Blora, Jawa Tengah, seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Kamis, 4 Januari 2024.

Merespons temuan itu, Ganjar menyebut perlu dicari akar permasalahan yang menyebabkan adanya pupuk langka, terutama pupuk bersubsidi. Selain pengurangan subsidi, ada kemungkinan penyalurannya tidak tepat sasaran.

"Mau pakai KTP atau kartu apapun, kalau subsidi pupuknya tidak ditambah, ya pasti tetap kurang," kata Ganjar.

Lantaran itu, Ganjar menilai hal pertama yang harus dibenahi adalah data petani agar dapat diklasifikasi petani mana yang berhak mendapatkan pupuk subsidi, dan mana yang tidak.

Advertising
Advertising

"Saya buat Kartu Tani, tujuannya supaya kita bisa tahu bahwa petani mana yang berhak mendapat pupuk. Ini nanti kita kembangkan dalam KTP Sakti," ujar Ganjar.

Dalam keterangannya, Ganjar menyebut yang boleh menerima pupuk bersubsidi adalah petani, baik pemilik lahan maupun penggarap, dengan luas lahan maksimal 2 hektar. Kenyataannya, ada yang memiliki lahan lebih dari 2 ha tetapi membeli pupuk bersubsidi, sehingga pasokan untuk petani kecil menjadi berkurang.

"Soalnya petani yang lahannya di atas 2 hektar mungkin tetap membeli pupuk bersubsidi, atau ada yang nyelundup ke mana-mana," kata Ganjar.

Dia menambahkan persoalan pupuk bagi petani harus dibenahi karena berpengaruh pada harga beras di pasaran. Selama persoalan yang menyebabkan produksi pertanian berkurang tidak teratasi, harga jual bahan pangan termasuk beras akan tetap tinggi.

"Kalau kita mau harga beras terjangkau, petani yang harus diperhatikan, pupuk bersubsidi untuk petani harus diperhatikan," tutur Ganjar.

Ganjar Janji Tak Akan Kurangi Subsidi Pupuk

Diketahui, pada Kamis, 4 Januari 2024, Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Blora, Jawa Tengah. Calon presiden Ganjar Pranowo mengklaim dirinya serius akan mengatasi masalah pupuk di Indonesia. Menurut dia permasalahan pupuk menjadi salah satu fokus persoalan yang akan menjadi perhatian bersama dengan calon wakil presiden Mahfud Md

“Inilah yang kita mesti menjadi perhatian. Maka mesti punya komitmen sungguh-sungguh di sisi hulu pertanian pupuknya jangan dikurangi,” kata Ganjar saat bertemu petani di Blora, pada Kamis, 4 Januari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Kepada petani di sana, Ganjar berjanji pupuk subsidi jumlahnya tidak akan dikurangi jika dirinya menang di Pilpres 2024. Ganjar menyebut dirinya hanya akan memperbaiki pengelolaan data agar pupuk subsidi bisa tepat sasaran, sehingga bisa menghasilkan ketahanan dan kedaulatan pangan.

“Maka datanya saja diperbaiki agar penyalurannya tepat sasaran. Sambil mereka diedukasi oleh kawan-kawan penyuluh ahar mereka menggunakan pupuk berimbang, kedua pupuk organik sejatinya produksi kita sesuai dengan yang kita harapkan dalam ketahanan dan kedaulatan pangan kita,” kata Ganjar.

Pilihan Editor: Ganjar Pranowo Sebut Megawati Instruksikan Kesiagaan karena Ada Eskalasi Kekerasan

Berita terkait

Airlangga soal Pemutihan Utang Petani dan Nelayan: Bank BUMN Bisa Hapus Buku tapi Tidak Hapus Tagih

1 hari lalu

Airlangga soal Pemutihan Utang Petani dan Nelayan: Bank BUMN Bisa Hapus Buku tapi Tidak Hapus Tagih

Soal pemutihan utang petani dan nelayan, Airlangga mengatakan Himbara bisa melakukan hapus buku tapi tidak bisa melakukan hapus tagih.

Baca Selengkapnya

Kasatgas Pangan Klaim Petani di Merauke Bisa Panen Setahun 3 Kali karena Bantuan Pemerintah

1 hari lalu

Kasatgas Pangan Klaim Petani di Merauke Bisa Panen Setahun 3 Kali karena Bantuan Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung proses tanam dan panen padi di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pemutihan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani, Misbakhun Dukung Prabowo Bawa RI Masuk Anggota BRICS

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Pemutihan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani, Misbakhun Dukung Prabowo Bawa RI Masuk Anggota BRICS

Berita terkini ekonomi bisnis antara lain tentang pernyataan Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait pemutihan utang petani, nelayan.

Baca Selengkapnya

Menteri UMKM: Penghapusan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani dan Nelayan, Kriteria Sedang Dibahas

5 hari lalu

Menteri UMKM: Penghapusan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani dan Nelayan, Kriteria Sedang Dibahas

Jadi jangan sampai diasumsikan penghapusan utang berlaku untuk seluruh pelaku UMKM atau pun petani.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Putihkan Utang Petani-Nelayan, HKTI: Ke Depan Pembiayaan Harus Teliti

5 hari lalu

Prabowo akan Putihkan Utang Petani-Nelayan, HKTI: Ke Depan Pembiayaan Harus Teliti

HKTI mendukung rencana pemerintahan Prabowo Subianto yang akan memutihkan utang petani, nelayan, dan UMKM.

Baca Selengkapnya

Petani-Nelayan Dapat Ajukan Kredit setelah Pemutihan Utang, Kemenkop Usul Lewat Koperasi

5 hari lalu

Petani-Nelayan Dapat Ajukan Kredit setelah Pemutihan Utang, Kemenkop Usul Lewat Koperasi

Petani, nelayan, dan UMKM dapat kembali mengakses pembiayaan setelah pengampunan utang.

Baca Selengkapnya

PNM dan PIP Berdayakan Petani Perempuan untuk Kemandirian Ekonomi

5 hari lalu

PNM dan PIP Berdayakan Petani Perempuan untuk Kemandirian Ekonomi

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) cabang Padang, bersama Pusat Investasi Pemerintah (PIP), menggelar acara Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar untuk mendukung literasi keuangan dan pengembangan kompetensi petani perempuan di Lubuk Sikaping, Sumatera Barat.

Baca Selengkapnya

Tampung Banyak Keluhan, Sudaryono Ingin Tata Kelola Pupuk ada di Bawah Kementan

6 hari lalu

Tampung Banyak Keluhan, Sudaryono Ingin Tata Kelola Pupuk ada di Bawah Kementan

Wamen Kementan, Sudaryono, mengatakan Kementrian Pertanian ingin mengambil alih tata kelola pupuk yang saat ini masih diatur berbagai lembaga kementerian

Baca Selengkapnya

Prabowo Mau Hapus Utang 6 Juta Petani dan Nelayan, Pengamat Perbankan Soroti Hal Ini

6 hari lalu

Prabowo Mau Hapus Utang 6 Juta Petani dan Nelayan, Pengamat Perbankan Soroti Hal Ini

Pengamat perbankan Arianto Muditomo menganggap rencana Presiden Prabowo Subianto memutihkan utang enam juta petani dan nelayan harus dibarengi pendataan yang baik dan tertib.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Hapus Utang Petani di Bank, Mentan Amran: Kita Diskusikan Dulu

6 hari lalu

Prabowo Ingin Hapus Utang Petani di Bank, Mentan Amran: Kita Diskusikan Dulu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman buka suara soal pemutihan utang petani di bank.

Baca Selengkapnya