TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bantuan sosial dari pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang saat ini dipersoalkan sejumlah pihak adalah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Ari mengatakan pemerintah perlu memikirkan rakyat atau keluarga miskin yang tengah menghadapi situasi yang sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Ari menyebut bansos adalah program afirmasi dari Pemerintah untuk rakyat atau keluarga miskin, yang pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama Pemerintah dengan DPR. "Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses Pemilu," katanya dalam pesan singkat pada Tempo pada Kamis, 4 Januari 2024.

Sejumlah pihak mempertanyakan pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang menyebut bansos dan bantuan langsung tunai diberikan oleh Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan oleh Zulhas yang juga merupakan Mendag, saat berkampanye di Kendal, Jawa Tengah, Selasa, 26 Desember 2024

"Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?" Kata Zulhas dikutip dari video yang kemudian viral di media sosial.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Guntur Romli menilai ada unsur politisasi dari kubu Prabowo-Gibran. Ia menduga itu sudah berulang dilakukan oleh Zulhas. "Jangan ke situ lah karena ini kan haknya masyarakat,” kata Guntur saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, pada Selasa, 2 Januari 2024.

Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Menurut Todung, itu menguntungkan pasangan calon tertentu. "Nah sebaiknya, ini usul saya, pejabat pemerintah itu menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," ujar Todung di kawasan Menteng, pada Jumat petang, 29 Desember 2023.

Mengenai usul penundaan bansos, Ari mengatakan tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan, dampak El Nino maupun gangguan 'supply chain'.

Dalam pesannya pada Kamis pagi, Ari mengatakan target sasaran Bansos juga jelas, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bersumber dari data-data sesuai nama dan alamat. Ia mengingatkan penyaluran bansos juga melibatkan berbagai level pemerintahan, dari Pusat sampai Daerah, dan juga Pemerintah Desa. "Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak," katanya.

Jokowi memiliki program bantuan pangan langsung tunai sebesar Rp 400 ribu untuk November - Desember 2023, untuk keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) sejumlah 10 kilogram yang dimulai dari September 2023. Rencananya CBP akan dibagikan hingga Juni 2024.

Kantor Staf Presiden Moeldoko memastikan bansos akan jalan terus walaupun dikritik sejumlah pihak jelang pemilihan presiden atau pilpres 2024, yang diikuti putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Eks Panglima TNI menjelaskan program untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh sebelum Gibran menjadi calon wakil presiden.

"Jadi kalau ada hubungan dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus," kata Moeldoko saat ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, pada Rabu, 3 Januari 2024.

Pilihan Editor: Sindir soal Bansos dari Jokowi, TPN Ganjar-Mahfud Tuding Zulhas Lakukan Politisasi Bansos