PDIP Protes Desain Surat Suara untuk Simulasi Pilpres Hanya Dua Kolom: Ini Membingungkan

Rabu, 3 Januari 2024 15:48 WIB

Liason Officer (LO) PDIP Kota Solo YF Sukasno menunjukkan contoh surat suara simulasi pencoblosan Pemilu 2024 kepada wartawan di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 3 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Solo - PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo mengkritik desain surat suara untuk simulasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam surat suara yang digunakan untuk simulasi coblosan atau pemungutan suara, khususnya untuk surat suara Pemilihan Presiden (Pilpres), hanya terdapat dua kolom. Padahal saat ini ada tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Hal ini disampaikan oleh Liason Officer (LO) PDIP Kota Solo YF Sukasno saat ditemui awak media di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 3 Januari 2024. Ia menuturkan pada awalnya ia meminta contoh surat suara yang digunakan simulasi pencoblosan dari KPU. Contoh surat suara itu digunakannya untuk keperluan sosialisasi ke masyarakat.

”Dari partai politik (parpol) kan boleh (meminta contoh surat suara untuk simulasi). Lalu kami minta sampelnya, semua, baik untuk Pilpres, DPRD tingkat kota, provinsi, DPR RI hingga DPD. Namun waktu saya buka, kok yang surat suara Pilpres hanya ada dua kolom,” katanya Rabu 3 Januari 2024.

Dalam contoh surat suara yang diberikan oleh KPU, hanya terdapat dua kolom untuk pasangan capres-cawapres. Selain itu nomornya pun bukan nomor urut pasangan calon, tapi dicantumkan nomor 56 dan 57.

”Padahal sudah jelas tertulis kalau ini surat suara simulasi. Harusnya desain bisa dibuat mendekati yang asli, dibuat juga tiga kolom paslon. Tidak apa-apa jika tidak ada gambarnya, tapi tidak seperti ini. Kalau seperti ini membingungkan,” katanya.

Advertising
Advertising

Ia mengungkapkan desain surat suara untuk simulasi itu pun menuai pertanyaan saat ia melakukan sosialisasi langsung ke beberapa pemilih. Dalam sosialisasi itu, Sukasno sengaja mengambil sampel pemilih dari kalangan lanjut usia (lansia) dan muda.

Menurutnya, para pemilih itu, baik yang lansia maupun muda, juga mempertanyakan mengapa kolom capres-cawapres hanya dua padahal capres-cawapres ada tiga pasangan. Hal itu cukup membingungkan untuk mereka.

”Harusnya ada tiga kolom. Nggak perlu juga gambar partai-partainya diganti dengan buah-buahan seperti ini. Sekarang ini kan eranya sudah terbuka, tidak perlu diganti-ganti seperti ini,” katanya.

Alasan KPU

Terkait contoh surat suara untuk simulasi ini, Sukasno menyatakan sudah melakukan komunikasi pada KPU Kota Solo. Ia mengungkapkan KPU Solo memberikan alasan bahwa desain surat suara itu mengikuti desain dari KPU pusat.

Terkait temuan itu, Sukasno juga telah menyampaikan kepada Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. Ia berharap permasalahan itu menjadi perhatian serius bagi KPU.

Dihubungi terpisah, Ketua KPU Kota Solo Bambang Christanto mengatakan bahwa desain surat suara untuk simulasi ini formatnya langsung diturunkan oleh KPU RI. KPU Kota Solo hanya mengunduh desainnya dari link yang disediakan oleh KPU RI.

”Jadi kita hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi arahan dari pusat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kita hanya menjalankan instruksi sesuai dengan edaran dari KPU RI,” katanya.

SEPTHIA RYANTHIE

Pilihan Editor: Bawaslu Sumut Selidiki Asal Muasal Kotak Suara di Gudang Rumah Warga

Berita terkait

Cak Lontong Sebut 3 Poin Usai Rapat Pertama Tim Pemenganan Pramono Anung-Rano Karno

6 jam lalu

Cak Lontong Sebut 3 Poin Usai Rapat Pertama Tim Pemenganan Pramono Anung-Rano Karno

Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono atau Cak Lontong memaparkan setidaknya 3 poin yang disampaikannya.

Baca Selengkapnya

Cak Lontong Sebut Banyak Figur Ingin Gabung Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta

6 jam lalu

Cak Lontong Sebut Banyak Figur Ingin Gabung Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta

Cak Lontong sebut banyak permintaan gabung tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta ini buktikan dukungan sekaligus modal menang.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut ada 6 Daerah yang Batal Usung Calon Tunggal di Pilkada 2024

7 jam lalu

KPU Sebut ada 6 Daerah yang Batal Usung Calon Tunggal di Pilkada 2024

Penerimaan 6 pasangan calon ini secara otomatis mengurangi daerah dengan calon tunggal dari 41 menjadi 35 daerah.

Baca Selengkapnya

Pertemuan Megawati-Prabowo Disebut Bakal Bahas Topik Ini

8 jam lalu

Pertemuan Megawati-Prabowo Disebut Bakal Bahas Topik Ini

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut merespons baik agenda pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

KPU Sumut Diminta Ambil Alih Tahapan Pilkada Tapanuli Tengah setelah Masinton Dipersulit Daftar

9 jam lalu

KPU Sumut Diminta Ambil Alih Tahapan Pilkada Tapanuli Tengah setelah Masinton Dipersulit Daftar

PDziP menyebut pasangan Masinton-Mahmud sudah dua kali dipersulit KPU Tapanuli Tengah.

Baca Selengkapnya

Putusan MK soal Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus, KPU Diminta Sosialisasi hingga Bimtek ke Daerah

9 jam lalu

Putusan MK soal Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus, KPU Diminta Sosialisasi hingga Bimtek ke Daerah

MK telah mengabulkan permohonan mengenai kampanye Kepala Daerah di dalam Perguruan Tinggi.

Baca Selengkapnya

Kata Jubir PDIP soal Kelanjutan Wacana Pertemuan Megawati dengan Prabowo

9 jam lalu

Kata Jubir PDIP soal Kelanjutan Wacana Pertemuan Megawati dengan Prabowo

Jubir PDIP mengungkap kelanjutan pertemuan Megawati-Prabowo.

Baca Selengkapnya

KPU Diminta Segera Buat Aturan Teknis Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus

10 jam lalu

KPU Diminta Segera Buat Aturan Teknis Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus

KPU harus segera membuat peraturan mengenai aturan teknis kampanye di kampus itu untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 69/PUU-XXII/2024.

Baca Selengkapnya

Keberpihakan Arsjad Rasjid di Pilpres 2024 Jadi Alasannya Didongkel dari Ketua Umum Kadin?

11 jam lalu

Keberpihakan Arsjad Rasjid di Pilpres 2024 Jadi Alasannya Didongkel dari Ketua Umum Kadin?

Arsjad Rasjid didongkel dari jabatan sebagai Ketua Umum Kadin. Benarkah lantaran keberpihakannya kepada Ganjar-Mahfud Md dalam Pilpres 2024?

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Pertemuan Prabowo-Megawati Belum Tentu Jadi Sinyal PDIP Gabung Pemerintah

11 jam lalu

Pengamat Sebut Pertemuan Prabowo-Megawati Belum Tentu Jadi Sinyal PDIP Gabung Pemerintah

Perrtemuan antara Prabowo dan Megawati disebut akan terjadi sebelum pergantian presiden.

Baca Selengkapnya