Jokowi Klaim Berhasil Percepat Distribusi Sertifikat Tanah: Nunggu 160 Tahun kalau Hanya Kerja Rutinitas

Selasa, 2 Januari 2024 14:35 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan warga di Kota Solo sembari menikmati suasana pergantian tahun 2023 ke 2024 di koridor Gatsu hingga Ngarsopuro Solo, Jawa Tengah, Ahad malam, 31 Desember 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengklaim berhasil percepat proses pembuatan sertifikat tanah di seluruh Indonesia. Menurut Jokowi, warga bisa menunggu hingga 160 tahun untuk mendapatkan surat berharga itu jika dia tidak beri perintah untuk memacu prosesnya.

Jokowi menyampaikan hal itu saat membagikan 2.000 sertifikat tanah di Cilacap, Jawa Tengah pada Selasa, 2 Januari 2024. Awalnya, dia bercerita bahwa dirinya sering mendapatkan keluhan soal sengketa tanah saat blusukan pada 2015.

Jokowi menyatakan ada 80 juta lahan di Tanah Air yang belum bersertifikat ketika itu. Namun, saat dicek Jokowi, Badan Pertanahan Nasional atau BPN hanya mampu mengeluarkan 500 ribu sertifikat tanah per tahun. "Artinya Bapak-Ibu harus tunggu 160 tahun untuk bisa pegang sertifikat," kata dia di Cilacap seperti disiarkan youtube Sekretariat Presiden hari ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan hal tersebut akan kejadian jika BPN hanya melakukan kerja rutinitas. "160 tahun nunggu kalau kita hanya kerja rutinitas 500 ribu (sertifikat) per tahun dari Sabang sampai Merauke," ucap dia.

Maka dari itu, Jokowi menyatakan dirinya memberi arahan untuk mempercepat proses mengurus sertifikat tanah. "Oleh sebab itu, saya perintahkan saat itu. Saya enggak mau tahu, selesaikan per tahunnya dari 500 ribu sekarang menjadi 10 juta," kata dia.

Advertising
Advertising

Jokowi pun menyampaikan bahwa arahannya itu membuahkan hasil. Menurutnya, sudah ada 101 juta sertifikat yang berhasil dibagikan di seluruh Indonesia hingga akhir 2023.

"BPN memang tidak tidur, kerja keras untuk menyelesaikan ini, karena saya beri target. Kerja itu memang harus pakai target, kalau enggak pakai target ya 500 ribu terus," ujar Jokowi.

Jokowi pun mengklaim pekerjaan mengurus sertifikat tanah itu sudah hampir rampung. Bahkan, dia menyatakan program tersebut seharusnya sudah selesai jika tidak terjadi pandemi Covid-19. "Perkiraan saya kemarin kalau tidak ada covid, sudah rampung. Tapi ada covid, jadi mundur," ucapnya.

Dia memperkirakan pembagian sertifikat tanah akan selesai pada 2025. "Nantinya yang selesaikan biar presiden baru. Kurang sedikit lagi," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Dalam kegiatan pembagian sertifikat tanah di Cilacap, Jokowi diketahui membagikan 2.000 sertifikat tanah untuk warga Jawa Tengah yang berasal dari Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Jokowi melaksanakan acara penyerahan surat berharga itu di GOR Premium Pertamina, Cilacap, Jawa Tengah.

Presiden mengatakan sertifikat tanah yang dia serahkan adalah bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan hasil redistribusi tanah timbul di Desa Ujunggagak, Cilacap. “Yang 1.122 itu sertifikat PTSL yang sudah Bapak terima, 878 itu tanah timbul yang juga itu sebagai program redistribusi tanah yang juga diterima Bapak-Ibu semua,” kata Jokowi.

Pilihan Editor: Jokowi Bagikan 2 Ribu Sertifikat Tanah di Jawa Tengah

Berita terkait

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

1 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

4 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

5 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

5 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

8 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

9 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

10 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

14 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

22 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

23 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya