TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsdya TNI Kusworo mengatakan pihaknya terus berupaya mencapai standar kecepatan dan ketepatan waktu saat terlibat operasi SAR internasional. Salah satu upaya adalah mengupayakan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk memangkas masalah prosedur.

Kusworo menuturkan sejatinya Basarnas menetapkan target yakni selambat-lambatnya enam jam. Ini dihitung sejak Basarnas menerima laporan dari bandara menuju lokasi operasi SAR internasional.

"Namun memang di lapangan seringkali personel sudah tiba di bandara sebelum enam jam, tapi baru bisa terbang lima hari kemudian," kata Kusworo dalam temu awak media di Kantor Pusat Basarnas, Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023.

Mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI 2022-2023 itu memahami bahwa hal itu terjadi karena panjangnya pengurusan prosedural, termasuk untuk alat peralatan para personel Basarnas.

Karena itu Kusworo mengaku telah meminta bantuan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy guna memudahkan koordinasi lintas K/L demi mendukung kerja Basarnas dalam operasi SAR internasional.

"Semoga ke depan koordinasi ini bisa membantu pencapaian standar kecepatan dan ketepatan waktu berangkat dari bandara selambat-lambatnya enam jam untuk operasi SAR internasional," kata Kusworo.

Perbaikan itu sejalan dengan kinerja Basarnas yang selama ini secara konsisten sudah bisa menjalankan tindakan untuk operasi SAR domestik, yakni dengan standar selambat-lambatnya 25 menit sejak menerima laporan dari kanal layanan 115.

Basarnas sepanjang Januari-November 2023 telah melaksanakan 2.209 operasi SAR dengan jumlah korban terdampak sebanyak 22.052 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat 20.084 korban selamat, 1.592 korban jiwa, dan 376 korban hilang.

Ia mengatakan operasi SAR berupa kondisi yang membahayakan manusia mendominasi operasi Basarnas dalam periode Januari-November 2023 yaitu sebanyak 1.268 kejadian, diikuti 718 kecelakaan kapal, 97 bencana, 57 kecelakaan penanganan khusus, dan enam kecelakaan pesawat.

Pilihan Editor: Dewas KPK Berdalih Tak Bisa Pecat Firli Bahuri: Itu Sepenuhnya Kewenangan Presiden