KPU Naikkan Honor Anggota KPPS jadi Rp 1,2 Juta, Pilkada Rp 800 Ribu

Kamis, 21 Desember 2023 19:45 WIB

Ketua KPU RI Hasyim As'ari meninjau persiapan debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023. Pasangan Capres dan Cawapres juga tidak diperkenankan membawa atribut kampanye dalam bentuk apapun selama debat berlangsung. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan ada peningkatan honorarium petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di pemilihan umum atau Pemilu 2024. Pada Pemilu sebelumnya, honor anggota KPPS hanya senilai Rp 550 ribu.

Menurut Hasyim, pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), DPRD Kabupaten-Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Pemilu 2014, yang dilaksanakan terpisah dengan pemilihan presiden saat itu, senilai Rp 550 ribu.

"Pada waktu Pemilu 2019 saat pemilu dijadikan serentak, honornya Rp 550 ribu, artinya apa? Dengan beban kerja makin berat, honormya tetap," kata Hasyim kepada wartawan di kantor KPU, Kamis, 21 Desember 2023.

Dengan beban kerja bertambah itu, Hasyim menyatakan pihaknya langsung mengusulkan kepada Kementerian Keuangan tentang penambahan upah petugas KPPS. Honorarium itu sesuai beban kerja. "Kemudian disetujui untuk Ketua KPPS itu Rp 1,2 juta, anggota Rp 1,1 juta untuk Pemilu 2024," ucap Hasyim.

Dia menjelaskan, upah itu akan berbeda dengan gaji anggota KPPS di pemilihan kepala daerah. "Nah Pilkada beda lagi karena bebannya lebih ringan. Pilkada seingat saya Rp 800 ribu," ucap dia.

Advertising
Advertising

Selain itu, Hasyim menjelaskan perihal uang santunan. "Asuransi kan tidak dikenal, jadi di kebijakan pemerintah istilahnya uang santunan," ujar dia. Dia mengatakan dalam beberapa usaha para anggota KPPS juga akan menerima jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan itu diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, kepada sejumlah menteri dan semua kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, dan wali kota. "Presiden menginstruksian akan berikan jaminan sosial ketenagakerjaan," ucap dia.

Selanjutnya, KPU tengah menyiapkan debat cawapres. Adu gagasan ini melibatkan Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud Md. Adu ide ketiga cawapres itu berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada Jumat, 22 Desember 2023, pukul 19.00 WIB.

Pilihan Editor: Jelang Debat Perdana Cawapres, Cak Imin Bilang akan Istirahat Supaya Tidak Ngantuk

Berita terkait

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

5 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

13 jam lalu

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

Langkah politik dr. Susanti Dewayani SpA semakin terlihat mantap dengan pendaftarannya ke DPC Partai Gerindra

Baca Selengkapnya

KSBSI Tegas Tolak DPLK dan DPPK Kelola Dana JHT dan JP Milik Pekerja

13 jam lalu

KSBSI Tegas Tolak DPLK dan DPPK Kelola Dana JHT dan JP Milik Pekerja

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) secara tegas menolak wacana pemerintah yang membuka peluang bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk mengelola dana Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) milik pekerja.

Baca Selengkapnya

BPJS Ketenagakerjaan Terima Penghargaan Grab

14 jam lalu

BPJS Ketenagakerjaan Terima Penghargaan Grab

BPJS Ketenagakerjaan raih penghargaan Best Nation Wide Collaboration pada ajang Grab Business Forum 2024 yang diselenggarakan oleh Grab Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dirut BPJS Kesehatan Rilis Buku Terbaru

15 jam lalu

Dirut BPJS Kesehatan Rilis Buku Terbaru

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti meluncurkan dua buah buku. Yang pertama berjudul "Roso Telo Dadi Duren, Biyen Gelo Saiki Keren: Catatan 10 Tahun Perjalanan BPJS Kesehatan", Jumat, 17 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

15 jam lalu

Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

Belum lama Benny Sinomba Siregar ditunjuk ponakannya, Bobby Nasution sebagai Plh Sekda Kota Medan. Dikabarkan ia membantah siap maju Pilwakot Medan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

15 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

15 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Paman Bobby Nasution Bantah Mendaftar Pilkada ke PDIP

17 jam lalu

Paman Bobby Nasution Bantah Mendaftar Pilkada ke PDIP

Kabar paman Bobby Nasution melamar ke PDIP untuk maju di Pemilihan Wali Kota Medan dibantah.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

19 jam lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya