TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Mahfud Md., menemui para pekerja migran saat berkampanye di Depok Rabu 20 Desember 2023. Kepada mereka, Mahfud mengajak para pekerja migran itu untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan umum atau pemilu 2024.

“Silakan menggunakan hak pilih, Saudara. Pilihan di antara tiga pasang itu yang peduli pekerja migran. Pemilu merupakan momen untuk memilih kandidat yang dianggap peduli terhadap pekerja migran,” kata Mahfud saat memberikan sambutan di peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia di Beji, Depok, seperti dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Desember 2023.

Menurut Mahfud, hak pilih para pekerja migran itu dijamin dan dilindungi Undang-undang. Hak ini disebut tidak boleh ada yang mengganggu. “Tidak boleh ada upaya-upaya menghalangi PMI dalam melaksanakan haknya tersebut," kata Mahfud.

Tak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menilai Indonesia menerapkan prinsip pemilu yang inklusif. Oleh karena itu, setiap kali pemilu pemerintah memfasilitasi dan membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). “Dengan adanya PPLN ini Pekerja Migran Indonesia (PMI) bisa memilih dengan mudah,” kata Mahfud.

Menurut Komisioner KPU Idham Holik, pada pemilu 2024 nanti, ada populasi pemilih 204.807.222 orang dengan 2.749 daerah pemilihan. Semuanya tersebar di 823.220 tempat pemungutan suara. “Data itu sudah termasuk diaspora yang berjumlah 1.750.474 orang dengan jumlah TPS 3.059 titik.

Idham menjelaskan, meski pemilu nanti akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, tetapi pemungutan suara di luar negeri bisa dilakukan lebih awal dengan beberapa cara, di antaranya pemberian suara lewat pos, melalui kotak suara keliling (KSK), dan mencoblos di TPS luar negeri.

Temui nelayan

Sebelumnya, Mahfud menemui dan makan siang bareng kelompok nelayan yang tergabung dalam Rumah Demokrasi Nelayan (Raden), di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Selain makan siang hasil olahan para nelayan, Mahfud yang didampingi Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman ini juga sempat dialog dengan kelompok nelayan. Kepada mereka, Mahfud mengatakan persoalan jangka pendek seperti kelangkaan BBM harus segera mendapat penanganan cepat.

Menurut Mahfud program Indonesia Unggul menuju negara maritim yang demokratis harus terus diperkuat, agar kehidupan nelayan bisa lebih baik. "Kami akan membuat menuju negara maritim yang demokratis. Membangun maritim itu dari sudut budaya dan dari sudut kekayaan alam. Budaya maritim itu budaya demokrasi tapi gotong royong, itu warisan leluhur kita," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu kemarin.

Tak hanya itu, Mahfud menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang dua pertiganya adalah laut. Menurut dia, kondisi ini harus harus dimanfaatkan. “Kekayaan alam dan laut untuk menjadi ekonomi kelautan yang tentu saja memperhatikan faktor-faktor geologinya,” kata Mahfud.

Sebelumnya, salah satu nelayan di sana mengeluh karena di pesisir wilayah mereka ada banyak masalah. Masalah itu salah satu ya kelangkaan bahan bakar. “Masalah klasik kami adalah masalah bahan bakar, kami para nelayan tradisional sehari hanya butuh 10 liter pak. Kampung kami juga tereliminasi pak dengan status abu-abunya," curhat Arom pada Mahfud mewakili para nelayan.

Pilihan Editor: Budiman Sudjatmiko Nilai Dukungan JK kepada Anies-Muhaimin Tak Pengaruhi Prabowo-Gibran