Jokowi Bertemu PM Jepang Fumio Kishida, Bahas Pembangunan MRT hingga Palestina

Reporter

Antara

Sabtu, 16 Desember 2023 19:05 WIB

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sebelum pertemuan dan upacara pertukaran dokumen di kediaman resmi perdana menteri di Tokyo, Jepang, Sabtu, 16 Desember 2023. Eugene Hoshiko/Pool via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida, di Kantor PM Jepang, Tokyo, Jepang, Sabtu 16 Desember 2023. Jokowi dan PM Kishida membahas kerja sama kedua negara di berbagai bidang hingga isu Palestina.

Soal kerja sama kedua negara, para pemimpin antara lain membahas kerja sama Indonesia-Jepang dalam pembangunan MRT Jakarta. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam pembangunan jalur timur-barat dan berharap pembangunan fase selanjutnya dapat diselesaikan sesuai rencana.

"Saya berharap pembangunan jalur utara-selatan fase 2A dan 2B dapat selesai tepat waktu," ujar Presiden dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 16 Desember 2023.

Sedangkan terkait transisi energi, Indonesia sebagai co-initiator Asia Zero Emission Community (AZEC) menekankan pentingnya kerja sama dekarbonisasi pendanaan yang inklusif dan transfer teknologi rendah karbon.

Selain itu, AZEC juga harus memastikan tindak lanjut 12 MoU yang ditandatangani beberapa waktu lalu saat pertemuan tingkat menteri AZEC.

Advertising
Advertising

"Dan mohon dukungan percepatan tiga proyek prioritas: pembangkit listrik geotermal di Muara Laboh; waste to energy di Legok Nangka; dan pengelolaan lahan gambut di Kalteng," kata Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara turut membahas kerja sama di bidang mineral kritis serta maritim.

Presiden berharap Jepang dapat mendukung kemajuan hilirisasi industri mineral Indonesia dan kontribusi Indonesia sebagai bagian penting rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV) dunia.

"Saya harapkan dukungan yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi pulau terluar Indonesia, termasuk pengembangan industri perikanan serta hibah kapal patroli dan ikan," kata Presiden.

Terakhir, Presiden Jokowi dan PM Kishida juga membahas isu terkait Palestina. Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengupayakan gencatan senjata permanen, merancang bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan, dan mendorong dimulainya proses damai untuk mencapai penyelesaian dua negara secepatnya.

"Dan dukungan Jepang sangat diharapkan," tutur Presiden.

Sementara itu setelah melakukan pertemuan bilateral, Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Fumio Kishida menerima dokumen proposal ASEAN-Japan Young Business Leaders’ Summit dan ASEAN-Japan Gen-Z Business Leaders’ Summit.

Selain itu, kedua pemimpin negara juga menyaksikan pertukaran dokumen hibah kapal Jepang kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI senilai 9 miliar yen antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa.

Pilihan Editor: TKN Ganjar-Mahfud Nilai Pernyataan Prabowo 'Ndasmu Etik' Bersifat Ejekan terhadap Penegakan Etik di MK

Berita terkait

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

4 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

4 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia; Kaledonia Baru Rusuh dan Kisah Laki-laki Aljazair yang Ditemukan setelah Diculik 20 Tahun

5 jam lalu

Top 3 Dunia; Kaledonia Baru Rusuh dan Kisah Laki-laki Aljazair yang Ditemukan setelah Diculik 20 Tahun

Top 3 dunia, di urutan pertama berita tentang Kaledonia Baru yang berstatus darurat nasional setelah reformasi pemilu diprotes dan berujung ricuh.

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

5 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

5 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

13 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

14 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

14 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

15 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya