Amanat Ciganjur Minta Penyelenggaraan Pemilu 2024 Taati Konstitusi

Sabtu, 16 Desember 2023 12:13 WIB

Shinta Nuriyah melaksanakan saur bersama anak jalanan, kaum dhuafa, serta anak yatim piatu di Vihara Dhanagun Kota Bogor Jawa Barat, Selasa, 7 Mei 2019. ANTARANEWS

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh di lingkaran mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengeluarkan Amanat Ciganjur untuk merespons proses pemilu yang sedang berjalan. Mereka mendeklarasikan pemilu harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur termasuk menaati konstitusi.

Penanda tangan Amanat Ciganjur terdiri atas istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid; mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin; pastor Romo Benny Susetyo, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Gomar Gultom, dan filsuf Karlina Supelli.

Amanat Ciganjur mengatakan, kekuasaan perlu dikontrol dan dibatasi agar tidak terjebak dalam otoritarinisme yang justru dapat menghancurkan tujuan dari kekuasaan itu sendiri. "Demokrasi adalah sistem untuk menjaga kekuasaan dapat terkontrol dan terkelola," tulis Amanat Ciganjur dalam siaran pers, Sabtu, 16 Desember 2023.

Amanat Ciganjur menyatakan, penyelenggara, pengawas, peserta, dan semua warga yang terlibat dalam Pemilu 2024 harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati HAM. "Untuk membentuk pemerintahan yang memperjuangkan harkat dan martabat manusia Indonesia," tulis Amanat Ciganjur.

Pemilu 2024, menurut Amanat Ciganjur, harus diarahkan bagi terbentuknya pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Mereka tidak menghendaki pemilu yang mementingkan kelompok tertentu dan meminggirkan sebuah elemen bangsa.

Advertising
Advertising

Tak hanya itu, Amanat Ciganjur meminta Pemilu 2024 dijalankan secara berkeadaban. Peserta, penyelenggara, dan pengawas Pemilu, juga semua pihak harus mencegah tindak kekerasan dan praktik kecurangan. Aparatur dan alat negara harus menjaga netralitasnya.

Amanat Ciganjur juga meminta Pemilu 2024 digunakan sebagai upaya menjaga nilai luhur, hak dan kemerdekaan seluruh warga yang telah dijamin oleh konstitusi. "Pemilu 2024 harus mentaati konstitusi sebagai pijakan utama, pengikat dalam mengatur berbagai perbedaan kepentingan dan keberagaman," tulis Amanat Ciganjur.

Terakhir, Amanat Ciganjur meminta Pemilu 2024 dijadikan sebagai konsensus untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa berdaulat, memiliki kemandirian dengan segala anugerah sumber daya manusia dan alam yang melimpah, serta memiliki jati diri dan kepribadian yang kuat di tengah peradaban global.

Pilihan Editor: Mahfud MD Bantah Kehadirannya Nonton Teater Calon Lawan untuk Cari Dukungan Istri Gus Dur

Berita terkait

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

24 menit lalu

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Jokowi disambut lautan masyarakat saat meninjau Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna.

Baca Selengkapnya

Napak Tilas Reformasi 1998: Aksi Mahasiswa UI Tolak Pidato Presiden, Tragedi Trisakti, sampai Soeharto Lengser

7 jam lalu

Napak Tilas Reformasi 1998: Aksi Mahasiswa UI Tolak Pidato Presiden, Tragedi Trisakti, sampai Soeharto Lengser

Aksi mahasiswa UI menolak pidato pertanggung jawaban Presiden Soeharto. Berikut berbagai peristiwa mengiringi Reformasi 1998.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

2 hari lalu

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU tetap optimistis bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan akan segera memenuhi persyaratan dukungan dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

2 hari lalu

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?

Baca Selengkapnya

Jumlah Menteri Kabinet sejak Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi

2 hari lalu

Jumlah Menteri Kabinet sejak Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi

Setiap kabinet pemerintahan Indonesia mempunyai jumlah menteri relatif berbeda, mulai Gus Dur Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

2 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Minta Pemerintah Indonesia Buka Akses Lembaga HAM ke Papua

3 hari lalu

TPNPB-OPM Minta Pemerintah Indonesia Buka Akses Lembaga HAM ke Papua

TPNPB-OPM meminta pemerintah Indonesia membuka akses bagi lembaga-lembaga HAM nasional maupun internasional ke Papua.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

4 hari lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

4 hari lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

4 hari lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya