TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengomentari kemunculan eks ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menguak dugaan intervensi kepala negara ke lembaga anti-rasuah. Menurutnya, ini disebabkan kekuasaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan berakhir dengan menyisakan masa kurang dari setahun.

“Mengapa berani ngomong, karena kekuasaan Jokowi mau berakhir pada Oktober 2024, mau selesai. Artinya siapa yang menang Pilpres nanti nggak akan ada konsekuensi apapun,” kata Ujang melalui pesan suara kepada Tempo pada Selasa, 5 Desember 2023.

“Apapun bisa terjadi, yang dulu diam tidak berani ketika menjelang pemilu muncul dan berani,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini. "Jokowi masih tetap kuat, tapi pengaruhnya tidak sebesar saat ini di Oktober 2024. Semakin mendekati Oktober 2024 kekuasaan Jokowi sedikit demi sedikit akan habis."

Baru-baru ini, Agus Rahardjo dalam program televisi Rosi, mengatakan KPK mulai diintervensi oleh pemerintah sejak kasus korupsi pengadaan e-KTP pada 2017. Agus mengatakan, kala itu dirinya sedang menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015-2019. Pada 2017, dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Istana sendirian.

Menurut Agus, saat itu lembaga yang dipimpinnya sedang melakukan proses hukum terhadap eks Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam mega korupsi pengadaan e-KTP. Presiden Jokowi saat itu memanggil Agus untuk meminta agar kasus Setya Novanto dihentikan.

Jokowi mengklaim tidak ada agenda pertemuannya dengan Agus yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara pada 2017. “Enggak ada, enggak ada agenda, coba cek lagi aja,” katanya saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 4 Desember 2023.

Jokowi balik mempertanyakan motif Agus yang menyinggung soal intervensi kepala negara di lembaga anti-rasuah terkait kasus E-KTP. Jokowi mengatakan dirinya telah menyampaikan pada 2017 bahwa Setya harus mengikuti proses hukum. Ia mengatakan proses hukum politikus Golkar terkait dengan kasus tersebut juga terus berjalan dan mendapat vonis 15 tahun.

“Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?” kata Jokowi saat ditemui di Istana Negara pada Senin, 4 Desember 2023.

Kepentingan Politik

Selain Agus, Co Captain Tim Nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Sudirman Said, mengungkap pernah mengalami tekanan dari Jokowi, mirip kondisi yang sempat diungkap eks ketua KPK. Sudirman, yang saat itu menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengklaim mendapat perlakuan itu saat melaporkan dugaan pencatutan nama presiden dalam kaitan renegosiasi kontrak Freeport yang menyeret Setya Novanto.

Sementara pernyataan bekas Menteri Agama Fachrul Razi yang beredar dalam potongan rekaman video menjadi sorotan di media sosial. Ia menceritakan proses dia direshuffle Jokowi pada akhir 2020. Di situ Fachrul mengatakan awalnya ada rapat kabinet dengan topik pembubaran FPI sepekan sebelum dirinya direshuffle dari jabatan menteri agama.

"Pada saat seminggu sebelum saya reshuffle, ada rapat kabinet topiknya itu pembubaran FPI. Saya tentu saja hadir," ucap Fachrul dalam video YouTube EdShareOn. Fachrul telah mengijinkan Tempo mengutipnya.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mempertanyakan latar belakang isu-isu yang mencuat belakangan ini dengan diarahkan kepada Jokowi di tengah proses pemilihan umum atau Pemilu 2024.

“Saya tidak tahu apa yang melatarbelakangi mengapa isu pergantian Bapak Fachrur Razi sebagai Menteri Agama dan isu/kasus yang lain, baru diangkat saat ini, di tengah proses kontestasi politik dalam pemilu,” kata Ari dalam pesan singkat pada Senin, 4 Desember 2023.

Pilihan Editor: Soal Janji Revisi UU ITE, Timnas Anies-Cak Imin: Kalau Menang, Gak Ada yang Sulit