TEMPO.CO, Jakarta - Wadah eks Pegawai KPK yang tergabung dalam Indonesia Memanggil atau IM57+ Institute merespons adanya kandidat capres yang ingin memperkuat KPK. Perkuatan itu dilakukan dengan akan mengajak kembali pegawai yang tersingkir karena tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha menilai, pernyataan itu hanyalah jargon-jargon kampanye, agar salah satu paslon mendapatkan perhatian dari masyarakat.

"Para kandidat presiden jangan lagi mengumbar janji-janji kosong untuk menguatkan KPK, langsung konkret apa dan kapan akan dilakukan," kata Praswad dikonfirmasi Tempo, Ahad, 3 Desember 2023.

Praswad mengatakan, komitmen memperkuat lembaga antirasuah harus menjadi fokus seluruh pemimpin negeri, bukan hanya disuarakan oleh salah satu kandidat sebagai jargon kampanye.

"Seluruh kandidat presiden (harus) memiliki sikap yang jelas terhadap pelemahan KPK dan pelanggaran HAM terhadap 57 pegawai KPK," kata Praswad.

Mantan penyidik KPK itu mengatakan, jika ada kandidat presiden yang bersikap netral saat pemberantasan korupsi dilemahkan, maka dia adalah pengkhianat reformasi.

"Tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak layak dipilih sebagai pemimpin Indonesia," katanya.

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan, jika terpilih menjadi presiden di Pemilu 2024, maka ia akan memperkuat KPK.

"Institusi ini nantinya akan diisi orang-orang yang berintegirtas, dan mereka harus dijaga dengan kode etik," kata Anies di aara Musyawarah Kerja Nasional III Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jakarta, Sabtu malam, 2 Desember 2023.

Menurut Anies, banyak orang berintegritas di KPK yang tersingkir karena tidak lolos saat seleksi tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 2021 lalu. Ia mengatakan akan mengembalikan lagi orang-orang tersebut agar KPK kembali dipercaya masyarakat dalam memberantas korupsi.

"Orang-orang berani ini harus dikembalikan," kata dia.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | ANTARA

Pilihan Editor: Soal Aturan Baru Debat KPU, Ganjar Pranowo Bilang Siap dengan Skenario Apa pun