Prabowo soal Urgensi Anggaran Pertahanan Naik: Negara yang Tidak Siap akan Diganggu

Jumat, 1 Desember 2023 10:46 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai penyerahan delapan unit helikopter angkut berat Airbus H225M kepada TNI Angkatan Udara di Lanud Atang Sendjaja, Kemang, Bogor, pada Jumat, 1 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan anggaran pertahanan untuk tahun depan perlu naik karena negara harus siap. Proses penguatan negara, menurutnya, tidak bisa dilakukan secara instan.

"Pertahanan itu adalah sesuatu yang vital, bagi tiap bangsa. Kita lihat negara yang tidak siap akan diganggu, akan ditekan, akan ditindas, akan di-black mail dan sebagainya. Ini hukum alam ya," kata Prabowo saat memberi keterangan pers usai penyerahan delapan unit helikopter angkut berat Airbus H225M kepada TNI Angkatan Udara di Lanud Atang Sendjaja, Kemang, Bogor, pada Jumat, 1 Desember 2023.

Dalam keterangan pers di Bogor pada Jumat, Prabowo mengatakan Indonesia sudah berpuluh tahun tidak terlibat konflik dengan negara lain. "Tidak berarti bahwa kita harus selalu mengandalkan suatu harapan, forecasting, kita akan damai terus," katanya. "Dalam masalah pertahanan yang paling penting adalah kesiapan, readiness," kata Prabowo.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyepakati anggaran pertahanan untuk tahun depan naik saat bertemu di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 28 November 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ada dalam pertemuan itu mengkonfirmasi ini.

Menurut Sri Mulyani, rapat Jokowi dan Prabowo menyepakati kenaikan anggaran belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang bersumber dari pinjaman luar negeri. "Diketahui Kemenhan anggarannya adalah anggaran di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) seperti hari ini. Namun Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 28 Mei 2023.

Advertising
Advertising

Bendahara negara mengatakan untuk 2020-2024 waktu itu sudah disetujui presiden sebesar 20,75 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Namun karena ada perubahan ,maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar dolar AS. "Itu yang kemarin disepakati," kata Sri Mulyani.

Menhan yang juga calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor di hari pertama masa kampanye pada Selasa. Pertemuan berlangsung selama lebih dari dua jam.

Pilihan Editor: Menhan Prabowo Serahkan 8 Helikopter Airbus H225M ke TNI AU

Berita terkait

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

2 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

3 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

4 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

4 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

5 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

5 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

6 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

6 jam lalu

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

Puluhan akademisi menolak revisi UU MK dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Apa isinya?

Baca Selengkapnya

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

6 jam lalu

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

7 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya