TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyebut bahwa upaya Polri dalam mendinginkan suasana jelang Pemilu 2024 melalui Operasi Nusantara Cooling System atau NCS cukup berhasil.

Gus Yahya menyampaikan setelah menerima kunjungan Kepala Operasi NCS Polri, Irjen Edi Suheri ke Kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November, 2023.

"Alhamdulilllah baru saja kami menerima kunjungan dari Mabes Polri yang bertugas untuk memelihara ketentraman dan ketenangan di tengah masyarakat ini dipimpin oleh pak Asep," ujar Gus Yahya dalam keterangan resmi yang diterima tim Tempo.

Lebih lanjut, Gus Yahya menyebut sampai saat ini Operasi NCS Polri dianggap berhasil karena tidak ada gejolak masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, ia pun berharap bahwa tidak hanya warga NU, tetapi seluruh masyarakat Indonesia dapat menjaga ketenteraman, persatuan, dan kesatuan menjelang pesta demokrasi.

"Saya bersyukur sampai saat ini keadaan sangat kondusif di masyarakat. Ini berarti strategi dari aparat termasuk dari Polri dalam memelihara ketentraman cukup berhasil dan harus dilanjutkan karena ini sangat dibutuhkan apalagi pada saat politik sekarang ini," kata dia.

Setelah berkunjung ke PBNU, Kaops NCS beserta rombongan melakukan silaturahmi ke Nasaruddin Umar Imam Besar Masjid Istiqlal. Dalam kunjungan tersebut, Nasaruddin menyerukan kepada umat Islam agar menikmati suasana pemilu dengan riang dan gembira, kepada tiga paslon, Nasaruddin menyerukan agar berkompetisi secara objektif dan positif, serta berharap tidak membawa isu primordialisme, apalagi membawa politik identitas.

"Kita mencari pemimpin yang baik dengan cara-cara yang baik. Saya imbau kepada umat Islam untuk mendoakan mari semoga pemimpin yang yang dipilih mampu menjalankan roda kepemipinan bangsa," ujar Nasaruddin.

Mengenal Operasi NCS

Sebelumnya, berdasarkan arahan Presiden Jokowi untuk menjaga Pemilu 2024 agar tidak memecah belah masyarakat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Perintah, Sprin/2439/VIII/OPS.1.1/2023 pada 25 Agustus 2023 untuk melaksanakan Operasi NCS sejak 11 September silam. Operasi tersebut dilakukan dengan mengutamakan tindakan preemtif dan preventif sehingga meminimalisir adanya upaya penegakan hukum.

Selain itu, seperti dilansir dari laman Antaranews.com, menurut Irjen Pol. Asep Edi Suheri selaku Wakabareskrim menyebut bahwa nantinya operasi NCS akan dilaksanakan selama empat bulan, mulai September hingga 2023. Setelah itu, operasi akan dilanjutkan selama 12 bulan, mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2024.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaannya, Operasi NCS terdiri dari empat satuan tugas atau satgas dan delapan subsatgas yang dibantu oleh jajaran Polda. Satgas NCS memiliki tugas pokok untuk menekan isu-isu yang bersifat provokatif dan berkaitan dengan primordialisme atau SARA.

Dalam menjalankan tugas, Operasi NCS memiliki sasaran dan ditargetkan untuk mengatasi beberapa hal yang berpotensi menyebabkan gangguan, ambang gangguan, hingga gangguan nyata. Sementara itu, untuk target operasi, akan ditujukan untuk orang, kelompok, tempat kegiatan, dan benda.

Asep juga menjelaskan mengenai empat tugas yang dimiliki oleh Satgas Operasi NCS, pertama, yakni Satgas Preemtif yang terdiri dari Subsatgas Intelijen dan Subsatgas Binmas yang memiliki beberapa tugas seperti melakukan deteksi dini dan pendekatan dengan mitra serta para tokoh. Kedua, Satgas Preventif yang terdiri dari Subsatgas Patroli Siber dan Subsatgas Patroli Dialogis Netizen yang bertugas melakukan patroli siber dan dialog dengan warganet beserta influencer.

Kemudian ketiga, terdapat Satgas Humas yang merupakan gabungan dari Subsatgas Penmas dan Multimedia bertugas menyampaikan ajakan, imbauan, edukasi, dan pengawasan. Terakhir, terdapat Satgas Banops yang merupakan gabungan dari Subsatgas TIK dan Logistik yang berfungsi melakukan dukungan teknologi, informasi, dan logistik.

RENO EZA MAHENDRA | RACHEL FARAHDIBA REGAR | ANTARA

Pilihan Editor: Ustad Abdul Somad Bertemu Kaops NCS Polri, UAS Ingatkan Masyarakat Jangan Golput dan Money Politics