TEMPO.CO, Jakarta - Sidang lanjutan gugatan Projo Ganjar untuk membatalkan pencalonan Prabowo-Gibran bakal digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta, Senin, 27 November 2023 pukul 14.00. Sidang itu merupakan tindak lanjut dari gugatan Projo Ganjar atas KPU karena telah meloloskan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Ketua Umum Relawan Projo Ganjar Haposan Situmorang mengonfirmasi agenda sidang lanjutan itu. "Besok Senin tanggal 27 November 2023, ada sidang lanjut di TUN Jakarta Timur, acara sidang jam 14 (jam 2 siang)," kata dia saat dihubungi, Ahad, 26 November 2023.

Relawan Projo Ganjar meminta PTUN Jakarta membatalkan pencalonan Prabowo-Gibran karena dianggap cacat formil dan cacat substansial. "Karena proses penerbitan obyek gugatan cacat formil dan substansial," kata Kuasa Hukum Projo Ganjar Sunggul Hamonangan Sirait dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 November 2023.

Obyek sengketa dalam perkara itu adalah Berita Acara 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tak hanya itu, Surat Keputusan KPU RI 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 juga menjadi obyek sengketa.

Surat Keputusan dan Berita Acara terbit dari PKPU Nomor 23 Tahun 2023 yang menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/2023 sebagai dasar penerbitan PKPU. Padahal, Sunggul menilai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman telah dijatuhi vonis pemberhentian sebagai Ketua MK oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.

Untuk mengembalikan muruah negara hukum yang menjaga demokrasi bermoral dan beretika baik, Sunggul menilai PTUN Jakarta harus membatalkan Surat Keputusan dan Berita Acara tersebut.

Sidang perdana perkara Nomor 601/ G.SPPU/2023/PTUN- JKT telah digelar pada Jumat, 24 November 2023 pukul 09.00 di PTUN Jakarta. Agenda sidang perdana adalah pemeriksaan berkas dan identitas para pihak.

HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Soal Dugaan Kecurangan Pemilu, Budi Arie Projo Bilang Bawaslu di Bawah Menkopolhukam