TEMPO.CO, Jakarta - Asisten Pelatih Timnas Anies-Cak Imin Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya mendukung komitmen Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau revisi UU ITE.

Jazilul optimistis upaya untuk merevisi UU ITE tersebut bukan hal yang sulit pasalnya yang menyatakan dukungan juga banyak.

"Enggak lah kalau menang, gak ada kesulitan," kata dia saat ditemui usai agenda Juru Bicara Muda AMIN di Hotel Arya Duta, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 26 November 2023.

Sebelumnya, Calon presiden Anies Baswedan mengatakan akan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE jika terpilih di Pilpres 2024. Hal tersebut diungkap Anies dalam pidato Dialog Terbuka Universitas Muhammadiyah, Rabu, 22 November 2023.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengklaim komitmen merevisi UU ITE ini juga didukung data bahwa masyarakat takut berbicara alias berekspresi akibat adanya UU ITE.

"Ada lembaga survei menyampaikan 62 persen masyarakat takut bicara, salah satu penyebabnya UU ITE," kata dia.

Ia mengatakan rakyat tak perlu lagi menyebut istilah Wakanda dan Konoha jika ingin mendeskripsikan Indonesia lewat kritiknya karena khawatir terjerat UU ITE.

"Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia. Karena khawatir ada Undang-undang ITE yang memprosesnya," kata Anies dalam acara Dialog Terbuka Universitas Muhammadiyah.

Anies tegas menyebutkan pihaknya bakal merevisi UU ITE karena UU tersebut bagian dari peraturan yang membelenggu kebebasan berekpresi rakyat secara umum.

Sebelumnya Anies dalam paparan pidato dialog terbukanya menampilkan paparan ihwal kemunduran dalam demokrasi. Ia menyebut Indeks Demokrasi, Indeks Kebebasan Pers hingga Indeks Persepsi Korupsi mengalami tren penurunan sejak 2015 sampai 2022.

Berdasarkan data yang dipaparkan Anies, Indeks Demokrasi dari 7.03 menjadi 6.71. Sedangkan Indeks Kebebasan Pers dari 59.25 menjadi 54.83. Kemudian Indeks Persepsi Korupsi dari 36 menjadi 34.

"Kita turun dari 2015 ke 2022, Indeks kebebasan pers turun, indeks persepsi korupsi turun," kata Anies.

Anies menyayangkan kondisi tersebut terjadi. Ia lantas menitikberatkan pada pentingnya kritik bagi pemerintahan.

Menurut Anies, kritik bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat, juga memaksa pembuat kebijakan untuk menghasilkan kebijakan melalui kajian yang lebih baik.

"Ketika kritik itu mati atau dimatikan, maka sesungguhnya yang terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan," ucapnya.

Tak hanya persoalan kebebasan berekspresi rakyat, ia juga melihat pentingnya mengembalikan prinsip etika politik bernegara.

Hal tersebut disampaikan Anies karena dinamika bernegara yang belakangan ini menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengalami erosi.

"Kami melihat juga pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan bernegara menjunjung tinggi prinsip etika politik, negara yang kita saksikan akhir-akhir ini mengalami erosi," kata dia.


Pilihan Editor: Prabowo dan Ganjar Absen di Acara Walhi, Timnas AMIN: Mereka Tak Siap Gagasan Isu Lingkungan Hidup