TEMPO.CO, Jakarta - Saling silang pendapat soal dugaan intelijen mengikuti rapat antara Tim Pemenangan Nasional dan DPD PDIP Sulawesi Tengah. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengungkapkan beberapa tekanan yang sempat dialami Sekretaris TPN sekaligus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hal tersebut, kata Todung, terjadi saat kunjungan Hasto ke Kota Palu, Sulawesi Tengah pada pekan lalu.

Kunjungan Hasto Kristiyanto ke Palu, ujar Todung, untuk memberi pengarahan ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Palu. Todung berujar kegiatan tersebut lalu didatangi sejumlah aparat kepolisian.

“Nah ketika dia melakukan itu, kantor DPC PDIP Palu itu didatangi oleh delapan orang polisi, itu acara internal PDIP,” kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat pada Selasa, 21 November 2023. Todung mengatakan, menurut informasi yang dia dapat sebagian polisi tersebut memasuki ruangan acara, sementara sebagian lainnya menunggu di luar.

Todung juga mendapatkan kabar bahwa kantor DPC PDIP Palu sebelumnya sudah pernah didatangi pihak yang diduga sebagai intelijen dari kepolisian. “Sebelumnya sudah ada juga yang datang ke kantor DPC PDIP di sana, dan konon katanya ada intel yang duduk di sana di dalam rapat PDIP di Palu,” ujar Todung.

Akan tetapi, Todung menyatakan pihahknya masih akan meminta laporan lebih lengkap dari DPC PDIP Palu soal kejadian tersebut. “Nantinya ketika kita sudah mendapat kronologi yang lebih jelas, laporan yang lebih lengkat, kita akan menentukan sikap untuk melaporkan,” kata dia.

DPD PDIP Sulawesi Tengah Bantah Kabar Itu

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Tengah Muharram Nurdin membantah adanya pihak intelijen dari kepolisian yang mengikuti rapat internal di Palu. Dia menyebut tidak ada satupun pihak luar mengikuti Rapat Kerja Daerah yang dihadiri Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto itu.

"Bahwa ada berita disusupi itu yang kemudian saya tidak tahu, ini siapa yang menyusupi dan seperti apa. Tapi bahwa ada kegiatan Rakerda, iya ada," kata Muharram dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 November 2023.

Sementara itu, Muharram memang mengakui dirinya tidak mengikuti kegiatan tersebut hingga rampung lantaran harus mendampingi Hasto berkeliling. Namun berdasarkan pengakuan stafnya di lokasi, dia memastikan tidak ada pihak asing yang menjadi peserta kegiatan itu. "Saya sudah tanya staf saya yang ada, memang yang sudah kami kenal semuanya yang masuk ke dalam (rapat) itu," kata dia.

Muharram akan berkoordinasi untuk mengklarifikasi isu tersebut dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud. Menurut dia, kabar intelijen yang diduga mengikuti rapat itu sudah jelas. "Kita juga sudah klarifikasi ke DPP bahwa kita tidak ada masalah. Itukan dari TPN, tapi infonya dari Pak Sekjen, menurut staf Pak Sekjen. Ini sedang saya klarifikasi kalaupun ada orang di dalam itu bukan bermaksud karena kami sudah terbiasa," imbuhnya.

Kapolda Sulawesi Tengah Klaim Polri Netral

Sementara itu Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho juga memastikan seluruh jajarannya tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis termasuk pengerahan intelijen kepada partai politik. Menurut dia, Polri bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktik.

"Polri sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat poltik praktis. Polri fokus pada keamanan agar pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman damai dan sejuk," kata Agus dalam keterangan tertulis.

Pilihan Editor: Eks Penyidik KPK Ingatkan Firli Bahuri untuk Nonaktif Sementara Setelah jadi Tersangka Pemerasan