Pj Gubernur NTB Akui Dicecar Pertanyaan oleh KPK soal IUP PT Tukad Mas Sewaktu Menjabat Kepala Dinas

Selasa, 21 November 2023 19:46 WIB

Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariandi (kiri) tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi dengan tersangka KPK Eks Wali Kota Bima Muhammad Lutfi, Selasa, 21 November 2023. TEMPO/Bagus Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta - Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi dengan tersangka Eks Wali Kota Bima Muhammad Lutfi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pj Gubernur NTB (Nusa Tenggara Barat) Lalu Gita Ariandi mengaku dicecar delapan pertanyaan oleh penyidik. Menurut dia, pertanyaan itu seputar izin usaha pertambangan (IUP) PT Tukad Mas.

“Pertambangan batu. Sekitar delapan pertanyaan berhubungan langsung dengan substansi bagaimana proses penerbitan izin dari usaha pertambangan operasi khusus PT Tukad Mas,” kata Lalu Gita di depan Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 21 November 2023.

Ia mengatakan saat proses perizinan itu menjabat sebagai Kepala Dinas DPMPTSP NTB. Lalu Gita menyebut dicecar 15 pertanyaan guna konfirmasi kelengkapan di dalam proses penerbitan izin. “Di mana ada SOP di sana bahwa kami menerbitkan izin itu setelah adanya praktik teknis dari Dinas ESDM dan itu kita kerjakan sesuai dengan SOP,” kata dia.

Lalu Gita mengaku hanya ditanyai KPK perihal proses perizinan pertambangan, dan menjawabnya pula sesuai kompetensi selaku Kepala Dinas DPMPTSP NTB. “Pada saat itu saya keluarkan 2 Oktober 2019 kemudian 19 Desember 2019 saya menjadi Sekda Provinsi NTB. Sehingga proses setelah izin keluar saya tak ikuti perkembangannya. Sewaktu saya kadis aman saja prosesnya, sesuai dengan SOP,” ujar Lalu Gita.

Lalu Gita diperiksa sekitar 2,5 jam oleh penyidik KPK dengan 15 pertanyaan termasuk situasi saat itu, kondisi, serta tugas pokok dan fungsi jabatannya. “Juga hubungan saya dengan Pak Lutfi, kenal atau tidak, dan lain sebagainya,” ujarnya sembari berlalu meninggalkan pelataran Gedung KPK.

Advertising
Advertising

Pantauan Tempo, Lalu Gita tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 12.35 WIB dan keluar sekitar pukul 16.30 WIB. Lalu Gita mengenakan baju lengan panjang berwarna coklat dengan motif batik, bersama seorang lainnya memakai baju batik lengan panjang pula.

Sebelumnya juru bicara KPK Ali Fikri mengkonfirmasi pemanggilan Lalu Gita. Ali Fikri mengatakan, Lalu Gita dipanggil untuk penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Bima, NTB.

“Hari ini, 21 November 2023, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi,” kata dia, Selasa, 21 November 2023. Selain Lalu Gita, pemanggilan oleh KPK juga dilakukan terhadap Direktur PT Bumi Mahamarga Bambang Hermanto, Karyawan Swasta Alfonsius Alexander, dan Karyawan Swasta Angga Saputro.

Pilihan Editor: Konfirmasi Sambangi Bareskrim Polri, Albertina Ho: Koordinasi Laporan Pelanggaran Kode Etik

Berita terkait

PLN Bangun SPLU Pertama di Pulau Moyo

9 jam lalu

PLN Bangun SPLU Pertama di Pulau Moyo

PLN membangun Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) pertama di Pulau Moyo. Pulau indah yang pernah disinggahi Lady Diana Spencer.

Baca Selengkapnya

Diincar Jerman, Penghiliran Nikel Jalan Terus

9 jam lalu

Diincar Jerman, Penghiliran Nikel Jalan Terus

Pemerintah Jerman masih menginginkan produk nikel mentah Indonesia. Namun pemerintah Indonesia tetap akan jalankan penghiliran industri nikel.

Baca Selengkapnya

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

13 jam lalu

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy dilaporkan ke KPK atas tuduhan tidak benar saat melaporkan harta kekayaannya

Baca Selengkapnya

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

13 jam lalu

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Kisah Petugas Kebersihan di Proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Tanggapan Stafsus ESDM Soal Kritik Hilirisasi Nikel Lebih Untungkan Cina

14 jam lalu

Terkini Bisnis: Kisah Petugas Kebersihan di Proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Tanggapan Stafsus ESDM Soal Kritik Hilirisasi Nikel Lebih Untungkan Cina

Cerita pekerja harian di proyek Bendungan Sepaku Semoi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

Mudarat Tambang buat Ormas

15 jam lalu

Mudarat Tambang buat Ormas

Risiko mengintai di balik rencana pemberian izin tambang batu bara kepada ormas keagamaan. Perusahaan besar berpotensi sebagai 'penumpang gelap'.

Baca Selengkapnya

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

17 jam lalu

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

Presiden Jokowi diharapkan serius membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Ini Tanggapan Stafsus ESDM

18 jam lalu

Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Ini Tanggapan Stafsus ESDM

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan keuntungan nilai tambah hilirisasi nikel di Indonesia selama ini lebih banyak tersalur ke Cina.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah

19 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK, diduga ada kaitan dengan duaan penggelapan uang rekan bisnisnya

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

20 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy menyatakan istrinya telah melaporkan Wijanto ke Polda Metro Jaya atas dugaan TPPU.

Baca Selengkapnya