Kata Prabowo, Anies, dan Ganjar soal Kecenderungan Pemilih untuk Golput

Senin, 20 November 2023 08:43 WIB

Pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD saat Pengundian dan Penetapan nomor urut Capres dan Cawapres di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. KPU menetapkan nomor urut pasangan capres - cawapres pada Pemilu 2024 yaitu Anies Bawedan dan Muhaimin Iskandar nomor urut 01, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nomor urut 02, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nomor urut 03. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga calon presiden peserta Pilpres 2024, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, buka suara soal kecenderungan pemilih untuk golput atau tidak memilih dalam Pemilu yang akan datang. Ketiganya satu suara mengajak masyarakat Indonesia untuk menghindari sikap golput pada hari pemilihan nanti.

Prabowo, Anies, dan Ganjar mengungkapkan hal tersebut dalam acara 13 Tahun Mata Najwa di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Ahad, 19 November 2023. Ketiganya menyampaikan pandangan mereka soal sikap tidak memilih itu ketika ditanya jurnalis sekaligus pembawa acara Najwa Shihab.

Saat memberi jawabannya, calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 nanti. Prabowo mengatakan nasib bangsa ditentukan lima tahun sekali di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Kalau kita ingin mengubah, kalau kita ingin memperbaiki nasib, gunakanlah hak pilih,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, Pemilu adalah saat di mana setiap orang memiliki kedudukan setara karena sama-sama memiliki satu suara untuk memilih. Maka dari itu, dia menyayangkan jika hak tersebut tidak digunakan dalam momen lima tahun sekali itu.

Prabowo pun menilai golput merupakan suatu sikap menyerah terhadap keadaan. “Kecenderungan golput itu sebetulnya adalah menurut saya suatu sikap menyerah, suatu sikap tidak peduli, dan ini terjadi di banyak negara," kata dia.

Advertising
Advertising

Sementara itu, calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengatakan golput bukan merupakan suatu pilihan yang baik dalam politik di Indonesia. Menurut Anies, golput bisa menjadi pilihan jika hal tersebut memang mempengaruhi legitimasi Pilpres. Hal tersebut, Anies berujar, bisa menjadi alternatif bagi mereka yang kehilangan harapan kepada jalannya politik di negeri ini.

Namun, kata Anies, suara yang tidak digunakan atau tidak sah di Indonesia tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Pilpres. “Kalau Pemilu yang datang hanya 40 persen dan yang 60 persen tidak memilih, tidak kemudian pemilunya batal. Keputusannya ditentukan oleh yang 40 persen. Sekarang pilihannya kita mau jadi yang menentukan atau yang menonton keputusan,” kata Anies.

Maka dari itu, Anies menyatakan golput merupakan suatu sikap yang merugikan dalam ekosistem politik seperti di Indonesia. Dia pun mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya saja. “Jangan jadi penonton, jangan jadi golput karena tidak dihitung suaranya,” ujar dia.

Calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, mengatakan generasi muda harus dilibatkan dalam proses politik di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut agar masyarakat Indonesia dapat tumbuh bersama dan menentukan masa depan. “Mengajak mereka terlibat, bahasa saya melamar anak muda untuk bisa terlibat karena mereka unik,” kata Ganjar.

Ganjar mengaku mendapatkan banyak masukan dari anak-anak muda. Menurut Ganjar, mereka adalah figur-figur yang sudah melek politik. “Sehingga kalau mereka kita ajak bisa terlibat dan berpartisipasi, semangat itu bisa ditularkan kepada teman-temannya karena anak muda akan menentukan nasib bangsa,” ucap Ganjar.

Pilihan Editor: Luhut Bicara Politik: Jangan Gampang Judge Orang Lain

Berita terkait

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

1 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

1 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

2 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

20 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

21 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

1 hari lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya