TEMPO.CO, Jakarta - Dahnil Anzar mengungkap saat Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, terdapat dugaan pengelembungan (mark up) anggaran yang cukup signifikan.

Menurut Dahnil dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan itu ditemukan saat Prabowo awal-awal menjabat sebagai Menhan.

"Hal itu terungkap setelah mengutus orang ke luar negeri untuk menelisik ke produsen alat utama sistem persenjataan (alutsista)," kata Juru bicara Prabowo itu di Jakarta, Sabtu, 18 November 2023.

Berdasarkan dugaan tersebut, kata Dahnil, Prabowo memutuskan untuk membatalkan sejumlah kontrak demi mengamankan keuangan negara senilai triliunan rupiah.

"Pak Prabowo sudah melibatkan BPK, juga sudah melibatkan KPK untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan," kata Dahnil.

Dengan demikian, dia menilai saat ini ada banyak pemotongan dalam proses belanja anggaran di Kemhan guna memutus dan mencegah upaya untuk menaikkan harga alutsista.

Dahnil melanjutkan bahwa dugaan mark up di lingkungan Kemhan yang ditemukan Prabowo itu mencapai hingga 1.000 persen.

Oleh karena itu, pada awal masa jabatan Prabowo sebagai menhan, pengeluaran anggaran di kementerian tersebut mengalami penurunan setelah diambil sejumlah langkah pencegahan.

"Beliau duduk dan datang di Kementerian Pertahanan bukan dengan pengetahuan yang kosong. Pak Prabowo itu paham semua detail harga alutsista di seluruh dunia," kata Dahnil.

Terkait langkah hukum, Dahnil menegaskan bahwa dugaan penggelembungan anggaran di Kemhan menjadi wewenang aparat penegak hukum, seperti KPK dan Kejaksaan.

Namun demikian, dia menyoroti bahwa Prabowo telah mengambil langkah tegas dari segi administrasi sebagai menhan.

"Jadi, broker sedemikian rupa tidak diberikan ruang, sehingga praktik-praktik mark up itu sekarang agak sulit dilakukan," ujar Dahnil.

Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menceritakan Presiden Jokowi kaget saat menerima laporan adanya dugaan korupsi yang dilaporkan Menhan Prabowo di Kementerian Pertahanan. Hashim mengatakan Prabowo telah membatalkan kontrak dengan potensi korupsi senilai Rp 51 triliun.

Pilihan Editor: Komponen Cadangan TNI Buka Pendaftaran Begini Persyaratan dan Model Latihannya, Apa Bedanya dengan Pam Swakarsa?