TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil sigi pada Kamis kemarin, 16 November 2023 terhadap sentimen publik atas dinasti Jokowi. Hasilnya, ada 75 persen responden yang tidak suka ketika Presiden Jokowi membangun dinasti politik.

“Cuma masalahnya adalah basis 75 persen ini dari 37 persen. Itu hanya sekitar 20 persen. Jadi efek elektoral belum kelihatan besar karena masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan belum cukup pengetahuan tentang politik dinasti, atau Pak Jokowi sedang membangun politik dinasti,” kata Saiful saat merilis sigi yang Tempo pantau secara daring, Jumat, 17 November 2023.

Hasil itu bermula dari pertanyaan apakah responden tahu atau pernah mendengar pendapat yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi sedang membangun politik dinasti dengan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo, menantu bernama Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan, dan putra sulung bernama Kaesang Pangarep diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tanpa berjuang dari bawah di partai tersebut. Hasilnya ada 37 persen responden yang mengetahui, dan 63 persen responden tidak mengetahui.

Kemudian, dari 37 persen yang mengetahui, ada 68 persen percaya Jokowi membangun politik dinasti, 27 persen tidak percaya, dan 5 persen tidak menjawab.

Ketika ditanya apakah suka atau tidak suka dengan Presiden Jokowi yang membangun dinasti politik, ada 75 persen tidak suka, 20 persen suka, dan 5 persen tidak menjawab.

Menurut Saiful, sebelum bertanya kepada responden, SMRC menjelaskan politik dinasti adalah kekuasaan yang diperoleh seseorang karena ikatan darah atau turun-temurun. “Misalnya dari bapak ke anak, atau kakak ke adik, dan seterusnya,” kata Saiful.

Tak berhenti di situ, penjelasan politik dinasti juga di dalam hubungan tersebut ada pihak yang berusaha mendapatkan kekuasan atau posisi tertentu, tapi di sisi lain ada pihak atau saudaranya yang berkuasa.

“Anda tidak bisa membayangkan politik dinasti kalau di situ tidak ada (keluarga/saudara) yang berkuasa,” kata dia.

Politik dinasti, kata Saiful, memang melekat dengan sistem kerajaan, kesultanan, atau sistem politik lama. Menurut Saiful, karakteristik politik dinasti adalah seseorang bisa menjadi pejabat publik baik gubernur, raja, sultan, bupati karena diperolehan dari keluarga atau saudara yang sedang berkuasa.

“Di mana pihak yang berkuasa tersebut punya hubungan tersebut dengan orang yang mencari kekuasaan tersebut,” kata dia.

Adapun, SMRC melakukan survei nasional ini pada 29 Oktober sampai 5 November 2023. Survei ini melibatkan 2.400 responden yang berusia 17 tahun ke atas dengan stratified multistage random sampling. Margin of error adalah +/- 2,3 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pilihan Editor: Begini Bentuk Pengawalan Polri untuk Capres-Cawapres Sejak Ditetapkan KPU hingga Hari Pencoblosan