TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mengatakan pencalonan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal atau KSAD Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI merupakan ancaman bagi netralitas Tentara Nasional Indonesia dalam Pemilihan Umum 2024. Faktor politik, kedekatan antara Agus dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi alasannya.

"Ini lebih kuat politis dibanding substantif - ancaman terhadap netralitas TNI," kata Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani saat dihubungi oleh Tempo pada Selasa, 14 November 2023.

Menurut dia, penunjukan Agus tak melihat hal substantif seperti pertimbangan kapasitas-kapabilitas, pengalaman, hingga rencana ke depan.

“Bahkan termasuk evaluasi, analisis kritis terhadap kondisi saat ini,” kata Julius.

Sebelumnya, Komisi I DPR menyetujui Agus, sosok yang diajukan oleh Jokowi sebagai kandidat Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Persetujuan dicapai setelah Komisi I menggelar uji kepatutan dan kelayakan pada Senin, 13 November 2023.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan keputusan itu diambil secara bulat. "Tidak ada catatan yang mengiringi, hanya harapan, Bapak Agus Subiyanto profesional, menjaga netralitas TNI, dan memperhatikan kesejahteraan prajurit," kata Meutya.

Kekhawatiran atas ketidaknetralan TNI dalam Pilpres 2024 mencuat setelah Prabowo dan Gibran menjadi pasangan lewat Koalisi Indonesia Maju. Prabowo diketahui saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan yang membawahi tiga matra TNI. Sementara Gibran merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi yang merupakan Panglima tertinggi.

Pemilihan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI salah satu alasannya kabarnya adalah karena kedekatannya dengan Jokowi sejak di Solo. Koran Tempo melaporkan, Jenderal Agus memang sudah disiapkan menjadi Panglima TNI. Alasannya, Agus dekat dengan Jokowi sejak di Solo pada 2009.

Tanda-tanda itu semakin terlihat jelas ketika Agus diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dengan pangkat bintang tiga pada 2022. "Ada dinamika sehingga Agus yang dipilih menggantikan Dudung (sebagai KSAD)," kata seorang sumber yang dikutip Koran Tempo beberapa waktu lalu.

Soal netralitas TNI, Agus Subiyanto mengatakan tak perlu meragukan hal itu dalam Pemilu 2024. “Saya sudah tekankan dan saya sudah memberikan penyuluhan pada prajurit yang sampai pangkat terendah," kata Agus seusai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR pada Senin, 13 November 2023.

Agus mengatakan prajurit telah diberi buku saku tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Selain itu, dia menambahkan bahwa netralitas TNI dalam Pemilu 2024 telah memiliki koridor aturan yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang melarang prajurit TNI menjadi anggota partai politik dan terlibat dalam berbagai kegiatan politik praktis.

Julius Ibrani meragukan sikap Agus itu, sebab ada pernyataan langsung dari Jokowi soal cawe-cawe dalam pemilu, dengan melontarkan isu tahu jeroan partai politik karena mengintip data intelijen. Ia memberi contoh lain skandal di Mahkamah Konstitusi soal putusan batas usia capres-capres yang memuluskan jalan Gibran ke Pilpres 2024, sebagai wakil Prabowo.

“Perspektif ketatanegaraan ini –- partisipasi masyarakat sipil dan akademisi yang secara kritik tak sarat kepentingan, tidak ada. Ini jadi pelanggaran, pelanggengan absolutisme dan otoritanianisme di kubu TNI, secara pemilihannya,” kata Julius dalam kesempatan yang sama saat dihubungi pada Selasa.

Direktur Eksekutif Senopati Syndicate Robi Sugara mengusulkan Agus Subiyanto membentuk tim khusus untuk menjaga netralitas TNI pada Pemilu 2024. "Menguatkan seruan untuk netralitas TNI pada Pemilu 2024," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin, 13 November 2023.

Robi mengatakan, tim khusus netralitas TNI ini dibentuk untuk memantau pergerakan anggotanya tetap menjaga netralitas selama Pemilu 2024. Nantinya kata Robi, jika Panglima TNI menemukan anggotanya yang terlibat politik praktis langsung dipecat. "Jika ada yang terlibat, Panglima TNI tak segan-segan untuk mencopot dari jabatan bahkan keanggotaannya sebagai TNI aktif," katanya.

Pilihan Editor: Agus Subiyanto Disetujui Jadi Panglima TNI, Berikut Deretan Faktanya

DANIEL A. FAJRI