Pertimbangan PDIP Pecat Bobby Nasution

Reporter

Adil Al Hasan

Selasa, 14 November 2023 13:27 WIB

Wali Kota Medan Bobby Nasution memberikan kata sambutan pada acara Rembuk Kemerdekaan Relawan Bobby Nasution di Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Medan, Minggu 27 Agustus 2023. Acara Rembuk Kemerdekaan yang digagas oleh relawan Bobby Nasution tersebut mengusung tema "Kepemimpinan Anak Muda Menuju Indonesia 2045" yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar relawan serta merayakan HUT RI yang ke-78. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Medan resmi memecat Bobby Nasution sebagai kader partai. Wali Kota Medan itu resmi dikeluarkan sebagai kader PDIP melalui surat bernomor 217/IN/DP-29.B-26.B/XI/2023 yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Kota Medan Hasyim dan Sekretaris Roby Barus pada 10 November 2023.

“Muhammad Bobby Afif Nasution telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai dengan tidak mematuhi peraturan dan keputusan partai karena mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik lain. Sehingga Sdr.Muhammad Bobby Afif Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan,” tulis surat DPC PDIP Kota Medan yang diterima Tempo pada Selasa, 14 November 2023.

Bobby Nasution sebelumnya secara terang-terangan menyatakan dukungan ke pasangan capres-cawapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo-Gibran. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan dukungannya lewat organisasi Barisan Pengusaha Pejuang. Bobby mengatakan Prabowo adalah sosok yang berintegritas.

"Sosok Pak Prabowo yang menjadi panutan bagi kami bagaimana jiwa ksatria yang ditunjukkan kepada kami, jiwa dan integritas yang dimiliki selama berkarier ini menjadi poin yang bisa kami pelajari," kata dia dalam sambutannya di acara Deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu, 8 November 2023.

Sebelumnya, Bidang Kehormatan DPP PDIP pada 6 November 2023 memberikan waktu tiga hari untuk mengundurkan diri dari keanggotaan partai serta mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan kepada DPC PDIP Kota Medan.

Advertising
Advertising

“Sampai batas waktu yang diberikan oleh DPP Partai bahwa Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution belum juga menyerahkan surat pengunduran diri dan KTA PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Kota Medan,” tulis surat itu.

Dalam surat bernomor 217/IN/DP-29.B-26.B/XI/2023 yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Kota Medan Hasyim dan Sekretaris Roby Barus pada 10 November 2023, berikut ini pertimbangan DPC PDIP Kota Medan sebelum mengambil keputusan pemecatan Bobby Nasution.

1. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, tersebut pada pasal 229 terkait Pencalonan Capres dan Cawapres.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tersebut pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 terkait Pencalonan Capres dan Cawapres.

4. Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019 pasal 18 dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Tahun 2019 pasal 8.

5. Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2020, tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

6. Surat DPP PDI Perjuangan nomor: 1812/IN/DPP/VII/2020, tertanggal 07 Agustus 2020 perihal Rekomendasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Pilkada Tahun 2020.

7. Surat DPP PDI Perjuangan nomor: 5640/IN/DPP/X/2023, tertanggal 19 Oktober, perihal Instruksi dan Penugasan untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan sekaligus menjadi Juru Kampanye Nasional dan Juru Bicara pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD di wilayahnya masing-masing.

8. Dokumentasi media terkait Deklarasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju).

9. Surat DPP PDI Perjuangan nomor: 5675/IN/DPP/XI/2023, tertanggal 04 November 2023, perihal Undangan Klarifikasi Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution untuk dimintai keterangan terkait pernyataannya mendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju).

Pilihan Editor: Cerita Hasto Soal PDIP Kasih Karpet Merah Bobby Nasution di Pemilihan Wali Kota Medan 2020

Berita terkait

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

3 jam lalu

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

Pakar menyayangkan apabila Sri Mulyani harus turun untuk mengurus pemerintahan daerah kalau maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

5 jam lalu

Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

Pernyataan Prabowo bisa menjadi hambatan psikologi politik yang serius di kemudian hari, untuk menjalin hubungan dengan Megawati.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Khawatir Kecurangan Pilpres Bakal Terulang di Pilkada 2024

6 jam lalu

Cak Imin Khawatir Kecurangan Pilpres Bakal Terulang di Pilkada 2024

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku khawatir segala bentuk kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 bakal terulang pada Pilkada mendatang.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

6 jam lalu

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

Prabowo mengatakan dirinya hanya butuh 3-4 tahun untuk menyejahterakan Indonesia. Ini janji Prabowo-Gibran saat kampanye pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

7 jam lalu

Kata Pengamat soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

Pengamat Politik Ujang Komarudin tidak melihat pernyataan Prabowo terkait Bung Karno milik satu partai sebagai sindiran terhadap PDIP.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Bantah Sudah Beri Rekomendasi ke Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut

8 jam lalu

Cak Imin Bantah Sudah Beri Rekomendasi ke Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut

Cak Imin, memastikan, hingga saat ini, Bobby Nasution juga tidak mendaftar ke PKB untuk maju di Pilkada Sumut.

Baca Selengkapnya

Respons Senada PKS dan Ganjar soal Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu

9 jam lalu

Respons Senada PKS dan Ganjar soal Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengingatkan Prabowo mengenai fungsi kontrol yang harus tetap dilakukan dalam pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

11 jam lalu

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, buka suara perihal usulan Apindo agar pemerintahan baru membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan.

Baca Selengkapnya

PKS Ingatkan Prabowo yang Minta Pemerintahannya Tidak Diganggu: Kontrol Pemerintah Wajib

11 jam lalu

PKS Ingatkan Prabowo yang Minta Pemerintahannya Tidak Diganggu: Kontrol Pemerintah Wajib

PKS mengingatkan Prabowo mengenai fungsi kontrol yang harus tetap dilakukan dalam pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

16 jam lalu

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?

Baca Selengkapnya