Prabowo Bilang Indonesia Butuh Fair Trade, Tidak Ingin Jadi Negara Kuli

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Amirullah

Senin, 13 November 2023 20:47 WIB

Calon Presiden Prabowo Subianto ditemui usai menyampaikan pidato soal kebijakan luar negeri di Gedung Centre for Strategic and International Studies di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Senin, 13 November 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi kepentingan nasional dalam mempertimbangkan arah kebijakan luar negeri, secara spesifik diplomasi ekonominya. Prabowo menyatakan perdagangan bebas (free trade) masih perlu dipertahankan, namun ada prinsip lain yang ingin dia terapkan, yakni perdagangan yang adil (fair trade).

Prabowo menyampaikan pendapatnya itu saat sesi tanya jawab usai pidato mengenai arah politik luar negerinya di Gedung Centre for Strategic and International Studies, kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin, 13 November 2023. Ia menjawab pertanyaan dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji soal prinsip free trade yang disebutnya tengah berada dalam ancaman.

Menurut Prabowo, Indonesia harus menjadi negara industri layaknya Jepang dan negara maju lain. Oleh sebab itu, ia ingin Indonesia memproduksi barang industri dan mengolah bahan sendiri.

“Kami (Indonesia) tidak ingin menjadi negara kuli,” kata Prabowo, yang menyampaikan pidatonya dalam bahasa Inggris.

Prabowo mengatakan ingin memberlakukan prinsip dagang dan investasi seperti itu demi mengentaskan kemiskinan di dalam negeri. Ia mengklaim sampai saat ini rakyat Indonesia masih ada yang mendapat upah hanya dua atau satu dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 14-29 ribu. Dia juga menyebut ada orang yang berusia 70 tahun masih menarik becak.

Advertising
Advertising

“Itu tidak manusiawi, karena itu kita perlu melakukan industrialisasi, membuat pabrik, membuat kerja untuk bermartabat, jangan jadi petani subsisten,” kata Prabowo.

Dalam pidato yang digelar think-tank CSIS, Prabowo menyebut orientasi kebijakan luar negerinya adalah good neighbor policy, menjadi tetangga yang baik bagi negara-negara di kawasan dengan fokus pada ekonomi. Menurutnya posisi strategis Indonesia akan menguntungkan tidak hanya Asia tenggara tetapi regional lain.

“Kompetisi tidak harus didegradasi kepada zero sum game,” kata Prabowo. “Kolaborasi dibutuhkan di dunia yang kecil ini, bukan konflik.”

Menurut Prabowo, Indonesia di bawah kepemimpinannya akan tetap menghargai semua kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Cina, yang berebut pengaruh secara geopolitik dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. “Seribu kawan sedikit, satu terlalu lawan banyak,” katanya.

“Kita ingin jadi tetangga baik bagi seluruh tetangga di kawasan kita, kita butuh suasana yang damai. Kita butuh suasana yang menguntungkan, kita butuh ekonomi kita baik,” kata Prabowo.

Pilihan Editor: Suhartoyo Janji Bentuk MKMK Permanen yang Disebut Pernah Ditolak Anwar Usman

Berita terkait

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

29 menit lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

1 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

19 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

20 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

23 jam lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

1 hari lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

1 hari lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya