Survei Charta Politika, Elektabilitas Ganjar Pranowo Ungguli Prabowo dan Anies

Reporter

Ihsan Reliubun

Editor

Juli Hantoro

Senin, 6 November 2023 19:10 WIB

Tiga bakal calon presiden yang akan bertarung pada Pemilu 2024: Prabowo Subianto (kiri), Anies Baswedan (tengah), dan Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers usai makan siang bersama Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Elektabilitas calon presiden Ganjar Pranowo menduduki posisi teratas dalam survei terbaru yang digelar lembaga Charta Politika. Adapun posisi kedua diduduki oleh Prabowo dan terakhir Anies Baswedan.

"Dalam simulasi tiga nama, Ganjar Pranowo 36,9 persen menjadi pilihan tertinggi. Diikuti Prabowo Subianto 35,3 persen, dan Anies Baswedan 24,3 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam keterangan tertulis, Senin, 6 November 2023.

Dalam simulasi keterpilihan dua figur antara Ganjar dan Anies, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), itu tetap berada di posisi teratas.

"Dalam simulasi dua nama pertama, Ganjar Pranowo 45,6 persen, unggul atas Anies Baswedan 34,8," kata Yunarto. Namun, jika pertarungan Prabowo versus Ganjar, elektabilitas Menteri Pertahanan itu melambung. Keunggulan Prabowo 44,4 persen dan Ganjar 40,8 persen.

Namun jika dibandingkan dengan Anies, Charta Politika mencatat, suara Prabowo melejit. Dia berada pada posisi 50,1 persen, yang unggul jauh dari Anies dengan elektabilitas hanya 29,5 persen.

Survei Charta Politika ini menggunakan sampel 2.400 responden yang tersebar di 38 provinsi. Survei tersebut berlangsung sejak 26-31 Oktober 2023 secara tatap muka. Margin of error dari survei ini mencapai 2,0 persen.

Sebelumnya, lembaga Politika Research & Consulting (PRC) mengeluarkan hasil survei teranyarnya yang menunjukkan elektabilitas Ganjar unggul dari Prabowo dan Anies.

Hasil survei menunjukkan bahwa Ganjar meraih elektabilitas 40,4 persen, disusul urutan kedua Prabowo 32,3 persen. Sementara Anies berada di angka 18,3 persen di Pemilihan Umum 2024.

PRC mencatat tren elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu mengalami penurunan sebesar 8,2 persen, dari yang sebelumnya 40,5 persen pada April menjadi 32,3 persen pada September 2023.

Survei PRC dilakukan pada 7 - 12 September 2023. Sigi itu dilakukan dengan populasi survei terdiri atas warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Pengambilan sampel dilakukan terhadap 1.200 responden melalui wawancara tatap muka, dengan margin of error sekitar 2,7 persen. Tingkat kepercayaan sigi ini 95 persen.

Keterpilihan Ganjar pun mengungguli capres Prabowo dan Anies dalam sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dalam simulasi 3 nama, Ganjar mendapatkan elektabilitas 37 persen menyalip Prabowo di 35,3 persen, dan melejit jauh meninggalkan Anies di angka 22,2 persen.

Pilihan Editor: Respons 3 Parpol Pendukung Prabowo-Gibran soal Putusan MKMK Besok

Advertising
Advertising

Berita terkait

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

1 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

2 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

20 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

20 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

1 hari lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

1 hari lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya