Djarot Sebut Kajian Penundaan Pemilu di MPR Berhenti setelah Diminta Megawati

Senin, 30 Oktober 2023 21:03 WIB

Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Syaiful Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat, mengakui ada upaya-upaya untuk mewacanakan penundaan Pemilu 2024. Dia mengatakan pihaknya sudah mengkaji aturan tentang penundaan pemilu dan menyerahkan hasilnya kepada Pimpinan MPR. Namun, gagasan itu urung berlanjut setelah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meminta pembahasan dihentikan.

Djarot mengatakan pihaknya ditugasi untuk melakukan kajian amendemen terbatas khusus untuk Pasal 3 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden. Gagasan itu bermula dari informasi beberapa menteri bahwa penundaan pemilu perlu dikaji.

"Itu hanya bisa dilakukan kalau kita amendemen UUD 1945," kata Djarot di Gedung CM, Matraman, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023.

Namun, setelah publik ramai menolak gagasan itu, Djarot mengatakan Megawati memerintahkan dia untuk berhenti melangsungkan pembahasan tentang amendemen terbatas. "Karena berbahaya dan bisa dijadikan pintu masuk merembet ke pasal-pasal lain," kata Djarot, menirukan Megawati.

Setelah perintah itu, Djarot mengatakan pihaknya menghentikan pembahasan tentang amendemen terbatas UUD 1945 Pasal 3. Namun, dia mengatakan pembahasan itu masih bisa dilanjutkan setelah pemilu. "Nanti akan kita lakukan pasca-Pemilu 2024 jadi itu supaya situasi aman," kata Djarot.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan gagasan tiga periode merupakan titipan Pak Lurah. Hasto mengatakan pernah bertemu dengan seorang menteri yang mengonfirmasi sikap ketua umum beberapa partai mendukung perpanjangan jabatan. “Saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah,” kata Hasto di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2023.

Advertising
Advertising

Hasto tak menyebut secara gamblang sosok Pak Lurah yang dimaksud. Tapi, telah menjadi rahasia umum bahwa sebutan Lurah merujuk pada sosok Presiden Jokowi. Saat berpidato di Rapat Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Agustus 2023, Jokowi mengatakan sebutan Pak Lurah merupakan kode yang dibuat para politikus dan partai politik untuknya.

Belakangan, Bahlil Lahadalia mengaku isu jabatan presiden tiga periode adalah idenya. "Kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu, itu salah saya, Bahlil Lahadahlia buka salah siapa-siapa," kata Bahlil saat menghadiri deklarasi dukungan Prabowo-Gibran, di Djakarta Theater, Sabtu 28 Oktober 2023.

Bahlil mengatakan, ide itu terlontar ketika menanggapi hasil survei salah satu lembaga di era Pandemi Covid-19 lalu."Itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi," kata Bahlil.

HAN REVANDA PUTRA


Pilihan Editor: Djarot PDIP Sebut Gibran Contoh Tidak Bagus bagi Anak Muda

Berita terkait

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

3 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

3 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

4 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

4 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

13 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

14 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

14 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

15 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya