Bantah Tudingan PDIP, Gerindra Sebut Jokowi Paling Tegas Tolak Wacana Presiden 3 Periode

Sabtu, 28 Oktober 2023 16:52 WIB

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman menghadiri acara Seminar MKD DPR RI "Menyongsong Kontestasi Demokrasi: Mencari Wakil Rakyat yang Bervisi Bernurani dan Berparadigme Etis" di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Jumat, 17 Maret 2023.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menginginkan wacana presiden tiga periode. Politikus itu menyebut Jokowi adalah sosok yang paling tegas menolaknya.

"Kalau yang dimaksud 'Pak Lurah' itu Pak Jokowi, justru beliaulah yang paling tegas menolak wacana tiga periode," kata Habiburokhman dalam pesan singkat kepada Tempo pada Sabtu, 28 Oktober 2023.

Habiburokhman mengatakan Prabowo Subianto pun tegas menolak wacana tersebut. Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengklaim wacana presiden tiga periode itu memang sempat mencuat di media sosial dengan alasan pandemi, namun padam dengan sendirinya.

Wacana presiden tiga periode sempat mencuat beberapa waktu lalu. Usulan tersebut berkali-kali dilontarkan oleh sejumlah tokoh mulai dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan hingga jajaran menteri seperti Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengungkap adanya upaya mengakali jabatan presiden tiga periode oleh menteri kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, Hasto mengklaim partainya kukuh dengan konstitusi yang melarang jabatan presiden tiga periode.

Advertising
Advertising

“Sikap-sikap ketua umum partai yang menyuarakan itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah (presiden),” kata Hasto kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Oktober 2023. “Saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia bahwa itu (permintaan tiga periode) ada melalui pihak-pihak lain.”

Dalam pesannya kepada Tempo, Habiburokhman mengatakan, di DPR, isu yang lebih kencang dari pada soal tiga periode waktu itu adalah soal perpanjangan. Kala itu, ada pergunjingan bahwa sistem pemilu akan diputus proporsional tertutup yang diikuti dengan penundaan pemilu selama dua tahun.

"Tetapi isu ini pun reda setelah MK memutus sistem Pemilu tetap proporsional terbuka," kata Habiburokhman.

Sejumlah kader PDIP mengungkit soal manuver politik presiden meminta tiga periode, setelah putra sulung Jokowi - yang juga merupakan kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Gibran menjadi Wali Kota Solo setelah diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih itu.

Menurut politikus PDIP lainnya, Adian Napitupulu, permintaan tiga periode ditolak oleh partainya kemudian memicu kemarahan salah satu pihak.

Menanggapi ini, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan pernyataan Adian bisa jadi fitnah jika tidak disertai oleh bukti. Eks Politikus Partai Amanat Nasional itu mengharapkan semua pihak sama-sama menahan diri supaya situasi tidak makin keruh.

"Beda pandangan tentu biasa. Saya kira Bang Adian juga pasti pernah beda pandangan dengan pimpinan partainya," kata Faldo dalam pesan singkatnya.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor:
PDIP Ungkap Alasan Buka Manuver Jokowi Minta 3 Periode

Berita terkait

PDIP Bawa Obor Api Abadi Mrapen dari Semarang ke Lokasi Rakernas

50 menit lalu

PDIP Bawa Obor Api Abadi Mrapen dari Semarang ke Lokasi Rakernas

Obor api abadi Mrapen menjadi simbol api perjuangan PDIP.

Baca Selengkapnya

Respons Airlangga Saat Ditanya Peluang PDIP Dukung Khofifah di Pilkada Jawa Timur

1 jam lalu

Respons Airlangga Saat Ditanya Peluang PDIP Dukung Khofifah di Pilkada Jawa Timur

Airlangga sebelumnya mengatakan, membuka peluang bagi partai-partai lain untuk mengusung bakal pasangan Khofifah-Emil di Pilkada Jawa Timur 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Andika Perkasa Cocok Berduet dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta

3 jam lalu

Pengamat Sebut Andika Perkasa Cocok Berduet dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta

Andika Perkasa masuk dalam enam nama potensial bakal calon Gubernur Jakarta yang berencana diusung PDIP.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

3 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Mengenang Sophan Sophiaan 16 Tahun Lalu Berpulang Saat Turing Motor Jalur Merah Putih

3 jam lalu

Mengenang Sophan Sophiaan 16 Tahun Lalu Berpulang Saat Turing Motor Jalur Merah Putih

Sophan Sophiaan dikenal sebagai aktor, sutradara, dan politisi. Ia wafat 16 tahun lalu di Hutan Widodaren Ngawi saat turing motor Jalur Merah Putih.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

3 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

4 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

4 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Bupati Sleman Kustini Kembalikan Formulir ke PDIP untuk Maju Lagi di Pilkada 2024

12 jam lalu

Bupati Sleman Kustini Kembalikan Formulir ke PDIP untuk Maju Lagi di Pilkada 2024

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo akan kembali maju di Pilkada 2024. Setelah dari PKB, ia juga mengembalikan formulir pendaftaran ke PDIP.

Baca Selengkapnya