Cerita Jokowi 'Masuk' Minta Tambahan Kuota Haji saat Hati Pangeran MBS Sedang Gembira

Reporter

Tempo.co

Minggu, 22 Oktober 2023 15:20 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman al-Saud, mengadakan pertemuan di Istana Al-Yamamah, Riyadh, Arab Saudi, pada Jumat (20 Oktober 2023). (ANTARA/HO-Press, Biro Media dan Informasi Sekretariat Presiden)

TEMPO.CO, Surabaya - Presiden Joko Widodo menceritakan awal mula penambahan kuota haji sebanyak 20 ribu oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Kisah itu diungkap Jokowi di sela-sela pidatonya dalam apel Hari Santri di Tugu Pahlawan Surabaya, Ahad, 22 Oktober 2023.

Menurut Jokowi pada Jumat lalu ia diajak makan siang oleh Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman al-Saud. Jokowi berujar, sembari makan siang, Mohammed bin Salman atau Pangeran MBS menyampaikan banyak hal mengenai hubungan Indonesia dengan Arab Saudi.

“Saya lihat kok lagi seneng nih Pangeran MBS,” kata Jokowi.

Melihat hati Pangeran MBS sedang gembira, Jokowi kemudian menyampaikan persoalan jemaah haji Indonesia. Jokowi mengeluh bahwa jika masyarakat Indonesia hendak berhaji, harus antri 47 tahun. “Nunggunya 47 tahun,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan respons Pangeran MBS terlihat kaget mendengar ‘pengaduannya’ itu. “’Bener begitu, Presiden Jokowi?’ Benar, Yang Mulia, ada yang harus menunggu sampai 47 tahun. Karena saya lihat beliau lagi seneng, maka saya ‘masuk’,” kata Jokowi.

Jokowi pun memohon agar bila memungkinkan kuota haji untuk Indonesia ditambah. Jokowi berujar bahwa biasanya permintaan penambahan kuota haji sulit dipenuhi oleh Arab Saudi.

“Tapi karena saya lihat beliau pas lagi seneng, saya berani ngomong, memohon agar kuota haji untuk Indonesia ditambah. Karena jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah 278 juta,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi Pangeran MBS memperhatikan permintaan itu dan langsung mengabulkan. Secara spontan Perdana Menteri Arab Saudi itu mengatakan akan memberi informasi jumlah penambahan kuota haji yang diminta pada esok harinya.

“Alhamdulillah paginya, saya diberitahu, sudah diputuskan bahwa tambahan kuotanya 20 ribu. Ini jumlah yang sangat besar, sehingga yang nunggu 47 tahun bisa maju 45 tahun atau mungkin 40 tahun. Ya tetep masih lama, tapi paling tidak (antrinya) maju. Ini patut kita syukuri karena 20 ribu bukan angka kecil,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan tambahan 20 ribu kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia bakal memangkas antrean haji di Tanah Air.

"Ini kebahagiaan sekaligus tantangan," ujar Menag Yaqut seperti dikutip Kantor Berita Antara, Sabtu, 21 Oktober 2023.

Menurut Yaqut, tambahan kuota ini menjadi kabar baik, namun di sisi lain juga sebagai tantangan karena harus disiapkan lebih baik dan cepat lagi.

Dengan penambahan itu maka total jamaah yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi sebanyak 241.000 orang untuk penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi. "Ini harus disiapkan lebih baik. Tidak mudah menyiapkan keberangkatan 241 ribu orang, kalau ada tambahan 20 ribu," kata dia.

Yaqut mengaku telah menggelar rapat virtual dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Mereka diminta untuk segera menyiapkan langkah seiring adanya penambahan kuota haji agar bisa didistribusikan secara berkeadilan.

"Nantinya tetap ada prioritas lansia. Jumlahnya saat ini kurang lebih ada 600 ribu orang lansia. Saya ingin ini supaya mereka juga bisa menjadi prioritas," kata Yaqut.

Pilihan Editor: Jokowi Dapat 20 Ribu Kuota Haji Tambahan dari Arab Saudi untuk Tahun Depan





Berita terkait

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

4 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

4 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

5 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

5 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

13 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

14 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

14 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

15 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

15 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

16 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya