TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menelusuri aliran dana dugaan korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo termasuk ke Partai NasDem.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyidik akan memanggil para saksi maupun tersangka yang sudah diumumkan perihal adanya aliran dana ke Partai NasDem dalam kasus rasuah Syahrul Yasin Limpo.

“Kami meyakini Parpol dimaksud akan tetap mendukung upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan KPK,” kata Ali, Senin, 16 Oktober 2023.

Hal itu dikatakan Ali sebab partai politik baik tingkat nasional maupun daerah sudah berkomitmen dalam program Politik Cerdas Berintegritas.

“Itu program pencegahan tindak pidana korupsi yang digagas KPK beberapa waktu lalu. Komitmennya bahwa pelaksanaan demokrasi 2024 akan berlangsung dengan anti korupsi,” ujarnya.

KPK menemukan dugaan adanya aliran penggunaan uang untuk kepentingan Partai NasDem dengan nilai miliaran rupiah dalam perkara rasuah eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Kami memiliki informasi yang tak bisa disampaikan dari mana asalnya. Apalagi laporan PPATK itu laporan intelijen. Kami tak bisa menggunakan LHP PPATK itu sebagai alat bukti dalam proses persidangan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 13 Oktober 2023.

Selanjutnya, kata Alex, KPK akan menelusurinya, mengingat KPK memiliki surat kuasa dari para penyelenggara negara yang melaporkan ke PPATK.

“Nanti kami akan meminta bank terkait untuk membuka laporan transaksi, dan dari situlah nanti akan menelusuri ke mana saja aliran uang yang bersangkutan itu,” ujar Alex.

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni membantah partainya pernah tiga kali menerima uang dari Kementerian Pertanian yang disebut berhubungan dengan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo. Sahroni mengatakan klaim sumbangan tersebut tidak benar adanya.

Bagi Sahroni, bisa saja ada klaim Partai NasDem menerima bantuan tersebut. Namun menurutnya itu tidak jelas siapakah yang memberikan intruksi.

"Ini kan seolah-olah memberikan bantuan untuk A, B, C, D, E. Kami kan gatau nih A, B, C, D, E ini atas perintah siapa? Kalau pun atas perintah SYL misalnya, kasih uang untuk bantuan ini, ya bantuan itu langsung kepada saya bisa aja nanti di belakang. Tapi karena perintah awalnya ke DPW-DPW, seolah-olah jadinya ke DPW," kata dia.

Pilihan Editor: Ahmad Sahroni Sebut Kasus Syahrul Yasin Limpo Lebih Baik Diselesaikan Sesegera Mungkin